Jakarta -
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding pekerja migran menjadi penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah sektor migas. Ia meminta tata kelola pekerja migran dioptimalkan.
Hal tersebut disampaikan Abdul Kadir Karding saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, Senin (30/12/2024). Karding menyebut tata kelola pekerja migran saat ini belum baik. Meski begitu, devisa yang dihasilkan untuk negara sudah mencapai Rp 227 triliun.
"Perolehan devisa pada tahun 2023 yang notabenenya tidak terkelola dengan baik telah mencapai Rp227 triliun. Coba bayangkan, jika ini terkelola dengan baik, mungkin devisa per tahun mungkin bisa menjadi Rp300 triliun. Bisa jadi kita terbesar, melebihi sektor migas," kata Karding dalam keterangan tertulisnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karding memaparkan Indonesia mendapat permintaan 1,35 juta tawaran kerja dari luar negeri setiap tahun namun baru bisa terpenuhi sebanyak 287 ribu. Apabila jumlah pemenuhan PMI bisa naik dua kali lipat, maka pertumbuhan ekonomi negara akan semakin terkerek dan bahkan menekan angka pengangguran
"Job order yang saat ini sebanyak 1,35 juta baru bisa dipenuhi sebanyak 287 ribu. Padahal jika penempatan Pekerja Migran Indonesia bisa mencapai 500 ribu per tahun maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat 1 persen lebih dan mengurangi 500 ribu pengangguran," ujarnya.
Oleh karena itu, Karding membuat Surat Edaran Bersama (SEB) 4 Menteri untuk memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan PMI kepada seluruh kepala daerah. Ia berharap masyarakat Indonesia bisa berangkat secara prosedural.
"Kita akan bekerja sama. Kami mendorong untuk Pak Bupati ada baiknya kita siapkan termasuk Peraturan Bupati, Peraturan Kepala Desa, untuk meyakinkan masyarakat kita yang berangkat ke luar negeri secara prosedural," tuturnya.
Adapun SEB itu ditandatangani bersama Mendagri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, serta Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto. Ia berharap SEB itu dapat menjadi acuan yang dapat meyakinkan masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri dengan alasan apapun harus mendapatkan bimbingan dan advice dari pemerintah.
Sementara itu, Bupati Tolitoli Amran Yahya menyampaikan siap mendukung seluruh program pemerintah pusat dalam mendongkrak potensi PMI.
"Penting untuk mendorong pelatihan-pelatihan yang berkualitas yang relevan dengan kebutuhan pasar global agar PMI kita semakin kompetitif. Kami akan terus mendukung program-program Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia karena PMI adalah cerminan penghasilan kita dalam membangun bangsa," pungkasnya.
(eva/dhn)
