Jakarta -
Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango memaparkan capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tahun 2023-2024. Dia mengatakan Stranas PK telah menambah pendapatan negara serta mencegah kebocoran keuangan negara.
Hal itu disampaikan Nawawi dalam peringatan Hakordia 2024, yang digelar KPK dan sekaligus meluncurkan aksi pencegahan korupsi oleh Stranas PK tahun 2025-2026, Senin (9/12/2024). Nawawi menjelaskan Stranas PK akan melakukan 15 aksi pencegahan yang terbagi dalam tiga fokus.
"Meluncurkan rencana aksi pencegahan korupsi 2025-2026 yang terdiri atas 15 aksi yang terbagi dalam tiga fokus, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi," kata Nawawi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nawawi kemudian memaparkan pencapaian Stranas PK di bidang pengendalian perizinan sawit dan tambang di lima provinsi. Dia mengatakan Stranas PK telah menambah pendapatan negara.
"Capaian Stranas PK di antaranya Rp 3 triliun penerimaan negara dengan potensi penerimaan negara Rp 30,2 triliun atas pengenaan denda untuk pengendalian perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan di lima provinsi," kata dia.
Stranas PK telah melakukan perbaikan di sektor mineral dan batu bara. Dia mengatakan upaya itu menghasilkan tambahan penerimaan negara Rp 7,7 triliun pada 2023.
"Perbaikan di sektor mineral dan batubara yang dilakukan Stranas PK juga menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar Rp 7,7 triliun pada 2023," kata dia.
Ada pula aksi Stranas PK yang mencegah kebocoran pengadaan barang dan jasa untuk menekan mark up harga sektor konstruksi sebesar 20 persen. Selain itu, Stranas PK telah mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran dari subsidi yang tidak tepat sasaran.
"Aksi Stranas PK dalam mencegah kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa dengan menekan mark-up harga sektor konstruksi lebih dari 20 persen dengan menggunakan harga rujukan yang transparan," kata dia.
"Stranas PK mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar Rp 14 triliun setahun untuk subsidi listrik dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 50 triliun," tambahnya.
(ial/haf)
