Jakarta -
Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI), Gandjar Laksmana, menyoroti pelaporan terhadap Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo ke polisi terkait hasil penghitungan kerugian lingkungan di kasus mega korupsi timah Rp 271 triliun. Menurut Gandjar, ahli yang memberikan keterangan berdasarkan keilmuan yang dimiliki tidak bisa dilaporkan ke polisi kecuali diduga menerima suap sehingga keterangan yang diberikan tidak sesuai.
"Seorang ahli memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Apabila tidak setuju, silakan patahkan dalil ahli tersebut. Bukan dengan legal action apapun. Kecuali bisa dibuktikan (misalnya) adanya suap sehingga ahli memberikan pendapat berbeda dengan pengetahuannya atau pendapatnya selama ini pada peristiwa yang sama atau sejenis," kata Gandjar kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025).
Gandjar menilai pelapor keliru. Dia mengatakan pelapor tidak memahami prinsip keterangan ahli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya (pelapor keliru). Tidak cukup memahami prinsip Keterangan ahli," ujarnya.
Gandjar menuturkan polisi wajib menerima segala macam bentuk laporan. Namun, terkait pelaporan terhadap ahli, tidak bisa ditindaklanjuti.
"Polisi wajib menerima laporan, tapi dalam hal ini tidak bisa ditindaklanjuti kecuali ada bukti disuap dalam memberikan keterangan ahli," ucapnya.
Bambang dilaporkan ke Polda Bangka Belitung (Babel) oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Putra Putri Tempatan (Perpat) Babel, Andi Kusuma. Bambang adalah saksi ahli di kasus korupsi tata niaga timah 2015-2022 yang ditunjuk Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
"Di sini (Bambang) kami laporkan Pasal 242 KUHPidana. Karena, pada saat dihadirkan di persidangan sebagai saksi dari Kejagung, di situ disampaikan malas untuk menjawab (rincian kerugian negara)," jelas Andi kepada wartawan di Mapolda, Rabu (8/1/2025).
Untuk diketahui, Pasal 242 KUHP itu mengatur tentang pemberian keterangan palsu di atas sumpah. Menurut Andi, Bambang bukanlah seorang ahli penghitungan kerugian negara. Sehingga Bambang dinilai tidak berkompeten melakukan penghitungan kerugian lingkungan, yang disebutnya mencapai Rp 271 triliun.
"Bapak Bambang Hero ini bukan ahli di bidang perhitungan kerugian negara, dia hanya (ahli) lingkungan. Pengambilan (sampel) itu pun dari satelit," terang Andi.
Sebagai informasi, sejumlah tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara total Rp 300 triliun telah diadili dan divonis. Hakim juga menyatakan kerugian Rp 300 triliun itu terbukti.
Kerugian itu terdiri dari kerugian negara akibat harga kontrak kemahalan dan juga kerugian kerusakan ekosistem. Artinya, kerugian ekosistem yang dihitung oleh Bambang termasuk dalam kerugian yang dinyatakan terbukti oleh hakim.
