Mantan Politisi PDIP Effendi Simbolon menyinggung posisi Ketum Megawati Soekarnoputri usai Sekjen Hasto Kristiyanto terjerat dalam pusaran kasus Harun Masiku. PDIP menilai ucapan Effendi itu hasil bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Namun Jokowi membantah.
Effendi merespons status tersangka Hasto setelah menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Effendi mengaku prihatin terhadap masalah hukum yang menimpa PDIP saat ini.
"Turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya," kata Effendi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Effendi mengatakan perlu ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan PDIP setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka. Dia menilai selama ini belum ada kader PDIP dengan jabatan struktural yang strategis berstatus tersangka.
Effendi menyebut evaluasi harus dilakukan dari ketua umum partai. Ia menyinggung perlu ada pembaharuan total kepengurusan PDIP, termasuk posisi ketua umum.
"Harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya-lah, sudah waktu pembaharuan yang total ya," terang Effendi.
"Karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan partai, itu kan diatur oleh UU Parpol, jadi harus dipertangunggjawabkan kepada publiknya juga," lanjut Effendi.
Effendi mengatakan Megawati harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah hukum yang menimpa sekjennya dan berakibat pada citra buruk partai.
"Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada aja mengundurkan diri hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian 51 saja," terang Effendi.
PDIP Sebut Hasil Bertemu Jokowi
Guntur Romli (Foto: Samsudhuha Wildansyah/detikcom)
"Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan," kata Guntur Romli kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).
Guntur kemudian menyinggung pernyataan Megawati pada 12 Desember 2024 yang mengatakan ada pihak yang mau mengacak-acak PDIP. Menurut dia, pernyataan Effendi Simbolon mengonfirmasi itu.
"Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) partai," ucapnya.
Kemudian, dia juga menyebut pernyataan Effendi Simbolon makin meyakinkan pihaknya bahwa penetapan tersangka Hasto merupakan orderan politik. Penetapan tersangka oleh KPK tersebut, lanjut dia, sebagai jalan untuk menekan Megawati.
"Maka kami semakin yakin, penetapan tersangka pada Saudara Sekjen (Hasto Kristiyanto) merupakan 'orderan politik' sebagai pintu masuk menekan Ibu Megawati mundur," ujar dia.
Jokowi Bantah
Jokowi (Foto: Tara Wahyu NV/detikJateng)
"Silaturahmi biasa," kata Jokowi ditemui di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, dilansir detikJateng, Kamis (9/1/2025).
Menurutnya, dirinya dan Effendi Simbolon sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari partai dengan lambang banteng moncong putih itu. Oleh karena itu, dia mengaku tidak ada pembicaraan mengenai PDIP.
"Nggak ada (bahas PDIP, red). Gimana sih, sudah tidak, kita kan sudah dianggap bukan bagian. Jadi ya ngapain kita berbicara mengenai itu," ungkapnya.
Saat ditanya apakah ada pembicaraan agar Megawati mundur dari PDIP seperti yang diserukan Effendi Simbolon, Jokowi menepis. Ia meminta hal itu ditanyakan ke Effendi Simbolon.
"Tanyakan ke Pak Effendi (soal Effendi minta Megawati mundur jadi Ketum PDIP). Tanyakan ke Pak Effendi (soal pernyataan PDIP itu hasil pertemuan kemarin, red). (Effendi bilang PDIP bukan pakai perorangan) ya tanyakan ke Pak Effendi," ujarnya.
Simak Video 'PDIP Duga Ucapan Effendi Simbolon soal Megawati Mundur Hasil Bertemu Jokowi':
Saksikan Live DetikPagi:
(eva/dek)
