Sorotan dari Sana-sini tentang Murid SD Disanksi Belajar di Lantai

Medan -

Sanksi yang diterima siswa kelas 4 SD di Kota Medan, Sumatera Utara, sungguh beda dari biasanya. Gegara nunggak SPP, pelajar tersebut harus belajar di lantai.

Dalam video yang dilihat, Jumat (10/1/2025), terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di kelas.

Usut punya usut, siswa tersebut menunggak melunasi SPP selama 3 bulan. Ia merupakan anak tukang bangunan.

Orang tua siswa menyebut aturan tersebut dibikin sendiri oleh wali kelas, tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan kepala sekolah. Begitu viral, Juli Sari selaku kepala sekolah meminta maaf.

"Itu sebenarnya nggak ada peraturan sekolah, miskomunikasi saja sebenarnya. Anak itu kan tidak menerima rapor waktu pengambilan rapor dikarenakan dia belum lunas uang SPP," katanya.

Juli memastikan siswa tersebut tetap bisa mengenyam pendidikan di sekolah, tanpa harus duduk di lantai.

Sorotan Anies dan Cak Imin

Peristiwa ini membuat sejumlah tokoh dan pejabat negara berkomentar. Salah satunya mantan Menteri Pendidikan RI, Anies Baswedan.

"Semua yang sifatnya sanksi terhadap anak, pelajar, itu harus memiliki unsur pendisiplinan yang pembelajaran," kata Anies.

Sebab, kata dia, pendisiplinan tanpa adanya unsur pembelajaran hanya akan memuaskan orang yang memberi sanksi. Anies menilai guru-guru di Indonesia harus lebih banyak dibekali dengan metode-metode pendisiplinan yang benar dan baru.

Sorotan juga datang dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu prihatin dengan kejadian tersebut.

"Ya tentu ini memprihatinkan kepada semua penyelenggara sekolah, swasta, negeri," kata Cak Imin di Gedung Konvensi TMPN, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (11/1/2025).

"Please, kalau ada masalah, sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat. Pasti akan kita carikan solusi," sambungnya.

Cak Imin mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah berkomitmen agar setiap siswa mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah akan berupaya memberikan solusi di setiap permasalahan yang ada dalam pendidikan.

"Ya tentu guru ini harus diberi edukasi oleh kepala dinas, oleh Pak Menteri Pendidikan. Supaya apalagi dasar menengah. Dasar menengah akan menjadi konsentrasi pemerintah. Sehingga kalau ada masalah cepat-cepat sampaikan. Sehingga kita bisa cari jalan keluar," tuturnya.

Mendikdasmen Prihatin

Keprihatinan atas peristiwa ini diungkap pula oleh Menteri Pendidikan dan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. Menurut Mu'ti, sanksi seperti itu tidak seharusnya dilakukan.

"Walaupun sepertinya ada miskomunikasi, seharusnya cara-cara seperti itu tidak seharusnya dilakukan," kata Abdul Mu'ti saat dihubungi, Sabtu (11/1/2024).

Mu'ti menyampaikan persoalan tersebut sudah diselesaikan antara pihak yayasan, sekolah, dan orang tua murid. Dia meminta informasi detail mengenai persoalan tersebut untuk ditanyakan kepada pihak yayasan.

Klarifikasi Disdikbud Medan

Kepala Disdikbud Medan Benny Sinomba Siregar mengklarifikasi terkait kabar yang beredar. Wali kelas menghukum siswa tersebut belajar di lantai karena tak mengambil rapor, bukan persoalan nuggak SPP.

"Awal muasal permasalahan adalah karena orang tua tidak mengambil rapor sampai pada awal masuk sekolah semester genap. Bukan karena masalah uang sekolah seperti yang ada di berita," kata Kepala Disdikbud Medan Benny Sinomba Siregar, dilansir detikSumut, Minggu (11/1/2025).

Informasi itu didapat Disdikbud setelah melakukan klarifikasi kepada kepala sekolah tempat siswa belajar. "Karena tidak mengambil rapor, kemudian guru kelas memberi hukuman ke siswa untuk belajar di lantai," ucapnya.

Pihak sekolah dan yayasan disebut telah memberikan hukuman kepada wali kelas itu.

(isa/isa)