Jakarta -
Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar), terus dilakukan secara bersama melalui sinergi berbagai pihak. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian berada di Desa Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir.
Penanganan Karhutla di wilayah tersebut melibatkan UPT KPH Wilayah Kayong, TNI, Polri, masyarakat, serta pihak perusahaan. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian penting dalam menghadapi Karhutla yang cukup besar sepanjang 2026.
Kondisi di lapangan membutuhkan gerak cepat, koordinasi, serta dukungan berbagai pihak agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala UPT KPH Wilayah Kayong Ponty Wijaya mengatakan penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
"Karhutla bukan persoalan yang dapat ditangani oleh satu pihak saja. KPH bersama TNI, Polri, masyarakat dan Artha Graha Peduli (PT Cipta Usaha Sejati dan PT Jalin Vaneo) bergerak bersama, menanggulangi Karthutla di Desa Mata-Mata dan Desa lainya di sekitar Kecamatan Simpang Hilir sejak Bulan Juli hingga sekarang," ujar Ponty, dalam keterangan tertulis, Selasa (1/9/2026).
Menurut Ponty, dukungan pihak perusahaan dalam penanganan Karhutla merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan Masyarakat.
"Kami mengapresiasi dukungan dari pihak perusahaan. Adapun dukungan yang diberikan di lapangan adalah menurunkan langsung personel membantu pemadaman dan sarana prasarana pemadaman," kata Ponty.
"Apa yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki kepedulian dan dapat mengambil bagian dalam penanganan Karhutla. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kuat pula upaya kita dalam mengendalikan kebakaran," sambungnya.
Ponty menambahkan semakin banyak pihak yang terlibat, semakin kuat pula upaya bersama dalam mengendalikan kebakaran. Selain unsur pemerintah, TNI, Polri, dan perusahaan, keterlibatan masyarakat dinilai memiliki peran yang sangat penting.
Masyarakat merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lokasi rawan kebakaran, termasuk lahan yang berpotensi terdampak.
Kepedulian dan respons cepat masyarakat dinilai dapat membantu mempercepat proses pelaporan, pemadaman, serta mencegah api meluas. Kolaborasi tersebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman, tetapi juga diharapkan dapat diperkuat dalam aspek pencegahan dan kesiapsiagaan.
Langkah tersebut antara lain melalui patroli bersama, pemantauan wilayah rawan, deteksi dini, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan kesiapan personel dan sarana pemadaman.
Karhutla yang terjadi pada 2026 menjadi pengingat upaya perlindungan hutan dan lingkungan membutuhkan komitmen bersama. Pemerintah melalui KPH, TNI-Polri, masyarakat, dan dunia usaha memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencegah maupun menangani Karhutla.
UPT KPH Wilayah Kayong menegaskan akan terus membangun koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di wilayah kerja KPH.
Kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi Karhutla. Sebab, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, demikian pula masyarakat maupun dunia usaha.
Dengan bergerak bersama, penanganan Karhutla diharapkan dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat dapat ditekan. Bersama Mencegah Karhutla, Bersama Menjaga Hutan dan Lingkungan.
(anl/ega)
