Jakarta -
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat kasus sindikat pencetakan dan peredaran uang palsu. Pemprov menyerahkan kasus ini kepada kepolisian.
"Akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku jika ASN Sulbar tersebut telah terbukti di pengadilan terlibat dalam kasus pencetakan dan mengedarkan upal yang saat ini ditangani kepolisian," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Amujib, di Mamuju, seperti dilansir Antara, Rabu (18/12/2024).
Amujib mengaku telah mengetahui ada salah seorang ASN Pemprov Sulbar berinisial TA (52) yang ditangkap aparat Kepolisian Resor Mamuju. Pelaku juga telah ditetapkan tersangka atas dugaan terlibat kasus pencetakan dan mengedarkan uang palsu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Amujib, kasus tersebut telah mendapatkan perhatian seluruh ASN Pemprov Sulbar sehingga akan dilakukan langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang. Sementara bagi pelaku yang terlibat akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Sabtu (14/12), seorang ASN Pemprov Sulbar ditangkap aparat Polres Mamuju bersama tiga orang tersangka lainnya yang berprofesi sebagai wiraswasta, yakni IH (42), WY (32), dan MB (35) atas dugaan terlibat sindikat pencetakan dan peredaran uang palsu.
Polres Mamuju menangkap para tersangka tersebut berkat kerja sama dengan Polres Gowa yang sebelumnya menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus pencetakan dan peredaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, Sulsel.
Para tersangka yang ditangkap Polres Mamuju itu merupakan jaringan atau sindikat para tersangka pencetak dan pengedar uang palsu yang sebelumnya berhasil diungkap aparat kepolisian Polres Gowa.
Kapolresta Mamuju Komisaris Besar Polisi Iskandar meminta masyarakat berhati-hati terhadap peredaran uang palsu dan melapor kepada pihak kepolisian ketika mendapatkan uang palsu yang beredar.
(lir/idh)
