Jakarta -
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menargetkan mengirim 425 ribu pekerja migran pada 2025. Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengatakan untuk mendukung target itu pihaknya akan meningkatkan keahlian atau skill pekerja migran.
"Kita targetkan minimum 425 ribu akan kita kirim, tentu dengan support Pak Presiden ini akan saya yakin bisa kita capai bahkan mungkin bisa lebih dari 425 ribu, mudah-mudahan bisa 500 ribu, ya tentu kita harus siapkan banyak hal terutama di bahasa dan skill," kata Karding di Kementerian P2MI/BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (6/1/2025).
Menurut Karding, salah satu skill yang sangat diperlukan pekerja migran adalah Bahasa Inggris. Bahkan dia mengusulkan agar bahasa Inggris bisa menjadi bahasa kedua di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin juga di Ratas kami usulkan agar terutama bahasa Inggris itu menjadi bahasa nomor dua lah setelah bahasa Indonesia, dan akan diusulkan untuk mulai dipelajari sejak sekolah dasar, dengan harapan ketika mereka selesai SMP atau SMA, mereka sudah fluent bahasa Inggris, sehingga kita lebih kompetitif dibanding Filipina, salah satu ketertinggalan kita itu di soal bahasa," katanya.
"Jadi kalau ini nanti mudah-mudahan ini setuju, maka ini akan sangat baik untuk jangka panjang, bagi kita bagi masyarakat kita yang terutama 7,4 juta pengangguran ini bisa secara bertahap setiap tahun bisa kita urai, kita kurangi," ujarnya.
Selain itu, Karding menjelaskan, pihaknya akan membangun 100 balai vokasi untuk pekerja migran. Balai vokasi itu nantinya akan memberikan pelatihan kepada pekerja migran sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan.
"Yang kedua, Pak Presiden juga meminta akan mendukung dibangun sekitar 100 balai vokasi, 100 balai vokasi yang kita pertama paling tidak kita akan bangun minimal 30 lokasi, nanti kita akan tempatkan sesuai dengan kepentingannya pada saat itu," ucapnya.
Dia menjelaskan pembangunan balai vokasi itu nantinya juga melibatkan pihak lain, seperti swasta, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Dikdasmen, dan pemerintah daerah. Dengan adanya balai vokasi dia berharap pekerja migran Indonesia bisa menambah kualitas keahlian.
"Dalam konteks balai vokasi ini, kita tidak hanya pemerintah, tetapi kita berharap peran swasta juga kuat dalam konteks membangun LPK-LPK, dan di samping juga BLK yang ada di Naker kita akan dorong, minta tolong kepada Menteri Tenaga Kerja agar mereka, dan Pemda agar mereka punya BLK yang khusus fokus pada persiapan sumber daya manusia yang akan dikirim ke luar negeri," ucapnya.
(idn/idn)
