Jakarta -
Komisi IX DPR RI menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Rapat persetujuan dengan BGN yang dilaksanakan hari ini untuk menyesuaikan beberapa pengunaan anggaran, salah satunya terkait manajemen.
"Jadi hari ini sebenarnya kita pembahasan soal anggaran karena sebenarnya beberapa keputusan anggaran itu seperti contoh beberapa anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) itu sebenarnya sudah diputuskan dari periode yang lalu," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).
Nihayatul menyebut ada pergeseran penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional yang harus disosialisasikan kepada Komisi IX DPR RI. Nihayatul mengatakan anggaran untuk Badan Gizi Nasional tetap di angka Rp 71 Triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ada pergeseran itu dan seluruh pergeseran pada anggaran ini tidak bisa dilakukan tanpa ada persetujuan dari DPR dan hari ini kita walaupun sedang reses, kita tetap rapat karena kita menganggap bahwa program ini, rapat ini penting untuk segera mengambil keputusan penandatanganan persetujuan anggaran ini," kata Nihayatul.
"Tetap Rp 71 triliun, tetap Rp 71 triliun cuma ada penyesuaian, penyesuaian anggaran dari dukungan manajemen dikurangi, dikasihkan, dialihkan kepada program," tambahnya.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengaku bersyukur atas keputusan dari DPR RI. Ia menyebut dana senilai Rp 71 triliun itu bisa langsung digunakan oleh BGN untuk menuntaskan program-program.
"Hari ini Alhamdulillah kita bersyukur, karena ada 20 syarat bahwa APBN itu ketika ditetapkan kan tidak langsung bisa digunakan, tapi tetap harus dilakukan beberapa persyaratan untuk bisa digunakan. Nah, salah satu syarat yang hari ini terakhir yang bisa dibuka adalah persetujuan dari Komisi IX. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih ke para pimpinan Komisi IX yang telah bersedia meluangkan waktu," ujar Dadan.
"Dengan demikian nanti uang itu akan masuk ke Badan Gizi Nasional dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis," sambungnya.
Dadan menyebut anggaran manajemen di BGN dialihkan senilai Rp 1,5 triliun. Adapun anggaran itu diutamakan untuk pemenuhan gizi nasional di 2025.
"Jadi tadi kami membahas terkait dengan penyesuaian anggaran yang awalnya untuk dukungan manajemen kurang lebih Rp 8 triliun diturunkan menjadi kurang lebih Rp 7 triliun, jadi turun Rp 1,5 triliun yang kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional," imbuhnya.
(dwr/dnu)
