Jakarta -
Pasangan calon nomor urut 2 Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila mendalilkan adanya pembagian uang di Kecamatan Bacan dalam Pilbup Halmahera Selatan. Ketua majelis panel 2 Saldi Isra membalas dengan 'jokes bapak-bapak'.
Hal itu terjadi saat sidang perkara 52/PHPU.BUP-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Mulanya, kuasa hukum Rusihan-Muhtar, Muh Salman Darwin, mengatakan terjadinya pelanggaran yang dilakukan ASN untuk memenangkan pasangan nomor urut 3 Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin, yang merupakan calon petahana.
Dalil penggunaan kewenangan program dan kegiatan pemerintah untuk pemenangan calon petahana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Itu didasarkan pada pembagian bansos berupa beras, mesin potong rumput, dan uang tunai untuk memenangkan calon petahana yang dilakukan aparatur kepala desa
"Berkaitan money politics, ada keterlibatan kepala desa dan aparatur sipil negara. Untuk ASN dilakukan oleh Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, membagikan uang Rp 50 ribu kepada masyarakat Desa Labuha, Kecamatan Bacan, dan menunjukkan simbol jari 3 sebagaimana nomor urut petahana," kata Salman.
Mendengar kata 'bacan', Saldi Isra pun melontarkan jokes bapak-bapak. Saldi berkelakar dengan mempertanyakan kuasa hukum memakai batu bacan atau tidak.
"Pembuktian begini, ada pakai batu bacan nggak? Ha-ha...," canda Saldi.
"Belum di-copy batu bacannya, Yang Mulia," jawab Salman.
"Silakan lanjut, ini Rp 50 ribu ya ke masyarakat Desa Labuha. Berapa banyak masyarakat itu menerima?" tanya Saldi.
"Belum kami dapat konfirmasi, Yang Mulia, tapi signifikan, Yang Mulia," jawab Salman.
Dalam petitumnya, Rusihan-Muhtar meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Hasil Pilbup Halmahera. Selain itu, mereka meminta perolehan suara pasangan Hasan-Helmi dijadikan nol suara.
"Atau mendiskualifikasi kepesertaan Hasan Ali Bassam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2024 karena melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan Kepala Daerah," tuturnya.
(zap/haf)
