Jakarta -
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tengah mempertimbangkan segala opsi perbaikan sistem pilkada di Indonesia yang disebut memakan biaya tinggi. Ia menyebut Partai Golkar mengkaji sistem pilkada yang terbaik bagi semua pihak, termasuk jika ada pertimbangan tak harus dilakukan pemilihan langsung.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara 'Refleksi Akhir Tahun Partai Golkar', Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024). Mulanya, Bahlil menyebut pemilihan presiden memang sudah ditetapkan oleh undang-undang.
"Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa demokrasi bukanlah hanya tujuan utama dalam kita membangun negara kita. Demokrasi sebagai instrumen untuk tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu ke depan Partai Golkar akan mengkaji sistem demokrasi seperti apa yang akan kita bangun, baik pileg maupun pilkada," kata Bahlil dalam sambutannya di DPP Partai Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil menyatakan pihaknya tengah mencari formulasi terbaik untuk pilkada. Ia menyinggung kemungkinan mencari pemimpin tak harus dengan cara pemilihan langsung.
"Namun, kalau pileg maupun pilkada, rasanya masih dimungkinkan untuk kita mencari formulasi-formulasi yang tepat dengan tetap menghargai kaidah-kaidah hak-hak demokrasi rakyat. Saya pikir ini yang sangat penting karena itu, salah satu di antara sistem yang akan Golkar tawarkan tidak menutup kemungkinan kalau memang itu baik untuk rakyat," ujar Bahlil.
"Kita akan mempertimbangkan untuk mengecek keterlibatan rakyat dalam proses pilkada tidak mesti harus pemilihan langsung. Mungkin juga, mungkin juga, katakanlah kalau itu dimungkinkan lewat DPR (DPRD), tetapi dengan satu formulasi yang tepat. Harus disempurnakan," katanya.
Ia menyebut hal ini masih harus didiskusikan dengan partai lain. Bahlil menyatakan pihaknya menghargai semua pandangan terkait demokrasi di RI.
"Jadi saya pikir ini silakan didiskusikan. Golkar tidak merasa kecil hati dengan berbagai macam dinamika, pemikiran-pemikiran dari tempat lain. Makanya sebentar kita akan mengundang berbagai narasumber untuk membicarakan hal ini," kata Bahlil.
Ia meminta perbedaan tidak dijadikan halangan untuk mencapai tujuan. Justru perbedaan itu, kata Bahlil, dapat memperkuat pemegang kewenangan untuk menentukan kebijakan.
"Di aspek yang lain, teman-teman, Golkar sangat menghargai perbedaan politik dari partai-partai politik. Karena sesungguhnya Golkar berpandangan bahwa perbedaan itu merupakan anugerah. Dan perbedaan itu aset bangsa yang harus dipelihara," kata Bahlil.
"Namun, Golkar berpandangan, perbedaan itu sesungguhnya dijadikan sebagai pedoman yang konstruktif yang positif. Bukan untuk saling menggiring. Bukan untuk saling membangun persepsi," imbuhnya.
Simak juga Video Ketua DPD Setuju Evaluasi Sistem Pilkada: Sudah Saatnya
(dwr/gbr)
