Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong mobilisasi mahasiswa dari konsorsium perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam memperkuat penanganan tuberkulosis (TBC) hingga tingkat desa. Menurutnya, mahasiswa dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan, khususnya dalam pelacakan kasus dan edukasi langsung kepada masyarakat.
"Kehadiran jajaran Dikti ini menambah bukan hanya angin segar, tapi darah segar bagi kami, karena saya dengan Pak Wamenkes berkunjung bukan hanya di level provinsi, kabupaten tapi sampai ke tingkat kecamatan dan desa," ujar Wiyagus dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Mendukung Penanganan Tuberkulosis di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wiyagus juga memaparkan tahapan strategis penanganan TBC yang menargetkan minimal 90 persen terduga TBC mendapatkan pemeriksaan diagnostik. Target serupa juga ditetapkan untuk pelacakan kontak erat dan keberhasilan pengobatan pasien.
Ia menilai pencapaian indikator tersebut penting untuk memastikan penanganan TBC berlangsung secara menyeluruh dan tuntas. Karena itu, Wiyagus meminta pemerintah daerah (Pemda) memastikan program penanganan TBC masuk dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wiyagus menegaskan dukungan anggaran diperlukan agar kolaborasi antara Pemda, perguruan tinggi, dan mahasiswa dapat berjalan secara berkelanjutan.
"Masalah kesehatan ini kan urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait lagi dengan pelayanan dasar, sehingga wajib hukumnya kepada pemerintah daerah masalah penanganan kesehatan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, RKPD, sampai ke APBD," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Wiyagus turut mengapresiasi kolaborasi lintas sektor tersebut. Ia berharap gerakan bersama ini dapat mempercepat pencapaian target eliminasi TBC secara nasional dalam tiga tahun mendatang.
"Kami Kemendagri sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bosan-bosan karena ini bagian dari program prioritas Bapak Presiden, yang memang tiga tahun kita ditarget harus ada eliminasi tuberkulosis," pungkasnya.
Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badri Munir Sukoco; serta Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono.
(akn/ega)
