Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), turun langsung meninjau proses penyaluran Bantuan Pangan di Desa Wayame, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Peninjauan lapangan ini dilakukan untuk memastikan program bantuan pemerintah terdistribusi secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu kepada masyarakat yang berhak.
Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan mengawasi secara cermat alur pembagian beras. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada warga penerima manfaat yang terlewat atau mengalami kendala teknis.
"Yang paling penting bantuan ini sampai kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Kalau ada yang belum menerima atau ada persoalan dalam penyalurannya, segera disampaikan agar bisa kita selesaikan," ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penyaluran Bantuan Pangan alokasi periode Juli-September 2026 ini menyasar kelompok masyarakat desil 1 hingga 4. Setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP) berhak menerima 10 kilogram beras per bulan, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai 30 kilogram beras per keluarga.
Di Kota Ambon sendiri, terdapat 24.383 PBP yang terdata. Dari jumlah tersebut, sebanyak 349 PBP berada di Desa Wayame.
Kepedulian Sosial untuk Ojol dan Anak Yatim
Menko Pangan bersama Direktur Utama Perum BULOG memastikan kelancaran distribusi beras program Bantuan Pangan di lokasi. Selain itu, mereka juga menyerahkan bantuan beras tambahan kepada para pengemudi ojek online (ojol) di sekitar lokasi.
Tak hanya itu, bantuan berupa paket perlengkapan sekolah turut diserahkan kepada anak-anak yatim piatu di wilayah setempat. Bantuan ini disalurkan sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah untuk membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pangan harian dan biaya pendidikan anak.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi penyaluran Bantuan Pangan secara berkala agar pelaksanaannya makin efektif. Masyarakat yang mengalami kendala dalam penerimaan bantuan diharapkan tak ragu melapor melalui pemerintah daerah maupun pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti.
(akn/ega)
