Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima audiensi Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra F. Alimudin Kolatlena bersama jajaran Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, kemarin.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah mulai dari Sekolah Rakyat, layanan sosial untuk wilayah Kepulauan Maluku, penanganan masyarakat adat, hingga usulan pembangunan sentra di Maluku.
Alimudin menyampaikan kondisi geografis Maluku yang didominasi wilayah laut berdampak terhadap tingginya biaya logistik, akses pendidikan, dan angka kemiskinan di daerah.
"Wilayah Maluku 92 persen laut. Mobilitas barang dan jasa menjadi mahal, akses transportasi juga masih terbatas. Itu berdampak terhadap tingkat kemiskinan di Maluku," ujar Alimudin dalam keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai program Sekolah Rakyat menjadi salah satu intervensi penting untuk memutus rantai kemiskinan di wilayah kepulauan dan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Sekolah Rakyat dengan filosofi memutus rantai kemiskinan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku," katanya.
Saat ini, telah beroperasi tiga Sekolah Rakyat rintisan di Maluku, yakni SRMA 40 Ambon, SRT 73 Maluku Tengah, dan SRT 74 Tual. Selain itu, empat lokasi baru juga telah diusulkan masuk pembangunan tahap berikutnya, yaitu Ambon, Seram Bagian Timur, Aru, dan Maluku Tenggara.
Sementara itu, Wakil Bupati Seram Bagian Timur Muhammad Miftah Toha Rumery Wattimena mengatakan daerahnya sudah menyiapkan seluruh persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat.
"Semua tahapan sudah kami lalui dan semuanya sudah siap. Kami berharap Kabupaten Seram Bagian Timur bisa diprioritaskan di tahapan tahun ini," ungkap Miftah.
Menanggapi hal ini, Gus Ipul meminta seluruh persyaratan teknis segera dirampungkan agar dapat dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dalam waktu dekat.
"Yang penting syarat-syaratnya dipenuhi semua, karena banyak sekali yang harus dipastikan mulai dari kontur tanah sampai AMDAL," papar Gus Ipul.
Perkuat Layanan Sosial bagi Masyarakat Maluku
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandy Hasansui menyampaikan usulan pembangunan sentra di Maluku untuk memperkuat layanan sosial bagi wilayah kepulauan dan pulau terluar.
Menurutnya, saat ini Maluku masih berada dalam cakupan Sentra Wasana Bahagia Ternate, sementara rentang kendali antarwilayah sangat luas dan sebagian besar kabupaten/kota berada di pulau berbeda.
"Kami sering menerima ODGJ, anak hidrosefalus, sampai pasien amputasi dari pulau-pulau luar untuk ditampung sementara sebelum dirujuk. Kapasitas rumah singgah kami sangat terbatas," jelas Affandy.
Gus Ipul pun menyambut positif usulan tersebut dan meminta Pemprov Maluku segera melengkapi seluruh dokumen pendukung agar usulan pembangunan sentra dapat dibahas lebih lanjut.
"Kalau argumennya kuat dan syaratnya lengkap, nanti saya laporkan ke Presiden," pungkasnya.
Sebagai informasi, pada pertemuan tersebut, turut hadir Tenaga Ahli DPR RI Charles Hutabarat. Gus Ipul turut didampingi Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Masryani Mansyur.
Simak juga Video 'Waskita Karya Terjunkan 3.000 Pekerja demi Kejar Pembangunan Sekolah Rakyat di Sulsel':
(ega/ega)
