Jakarta -
Pemerintah mempercepat pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029. Langkah ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Tak hanya itu, pemerintah menargetkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 120 pada 2027, sekaligus memperluas akses pasar bagi hasil produksi nelayan.
Zulhas menegaskan, peningkatan kesejahteraan nelayan harus berjalan beriringan dengan penguatan produksi dan pembukaan akses pasar. Ia menyebut, hal tersebut akan mempercepat pengentasan kemiskinan di kalangan nelayan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahun depan Presiden menargetkan nilai tukar nelayan mencapai 120. Kita juga akan membuka akses pasar yang lebih luas. Dengan begitu, kesejahteraan nelayan meningkat dan pengentasan kemiskinan bisa kita percepat," tutur Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2026).
Hal ini disampaikan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pembangunan dan Operasionalisasi KNMP serta Budidaya Ikan Darat Tematik di Jakarta, Selasa (15/9).
Zulhas menyebut, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, laut dijadikan halaman depan pembangunan nasional. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir.
"Sekarang, di pemerintahan Presiden Prabowo, laut kita jadikan halaman depan. Karena itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi prioritas, termasuk pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih sampai 2029," kata Zulhas.
Hingga saat ini, 65 lokasi KNMP telah terbangun dan beroperasi. Pembangunan tahap kedua di 35 lokasi telah mencapai progres 85,6 persen per 2 September 2026, dengan sembilan lokasi selesai 100 persen dan 26 lokasi lainnya ditargetkan rampung pada September 2026.
Khusus pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan KNMP di 1.269 lokasi. Pembangunan fisik telah dimulai di 1.090 lokasi, sementara 179 lokasi lainnya masih dalam tahap pra-pembangunan dan proses kontrak.
Menurutnya, pembangunan KNMP merupakan bagian dari perubahan orientasi pembangunan nasional yang menempatkan laut dan masyarakat pesisir sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia.
"Selama ini kita membelakangi laut. Akibatnya, nelayan kita tertinggal dan banyak yang masih berada di desil 1. Kalau nelayan kita lemah, kita juga tidak akan bisa menguasai laut kita sendiri," ujar Zulha.
Program KNMP dirancang bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan upaya membangun ekosistem ekonomi pesisir terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2026 untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaannya.
(anl/ega)
