Jakarta -
Meninjau ulang strategi pembumian nilai-nilai Pancasila dinilai menjadi hal penting di tengah masyarakat. Terlebih, tantangan utama Pancasila saat ini bukan lagi sekadar pemahaman teoretis, melainkan konsistensi antara pola pikir, keteladanan tindakan, dan keberanian penegakan sistem.
Hal tersebut ditekankan Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah dalam Diskusi Publik FPG MPR RI bertajuk 'Pancasila Sebagai Falsafah dan Dasar Negara: Penguatan Pendidikan Pancasila Dalam Sistem Pendidikan Nasional' di Hotel Santika Premiere, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten.
Ferdiansyah menyoroti adanya jurang (gap) antara pengajaran nilai-nilai Pancasila dan fakta di lapangan. Ia mencontohkan maraknya fenomena masalah sosial dan domestik seperti tingginya angka perceraian di kalangan pendidik yang mencerminkan belum terintegrasinya nilai-nilai Pancasila dari Sila Pertama-Kelima dalam kehidupan sehari-hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana mungkin seorang pendidik mampu menanamkan nilai persatuan dan soliditas kepada anak didiknya jika di kehidupan pribadinya sendiri tidak mencerminkan nilai-nilai kedamaian dan musyawarah? Pancasila tidak bisa hanya berhenti di ruang kelas, ia harus hadir dalam bentuk keteladanan nyata," tegas Ferdiansyah, Jumat (18/9/2026).
Ferdiansyah juga menilai masyarakat Indonesia dalam konteks tertentu kerap membutuhkan dorongan aturan yang tegas (by system) sebelum akhirnya tumbuh menjadi kesadaran kolektif.
"Apakah kita perlu membuat standardisasi tindakan per sila yang lebih terukur? Kita harus berani mengevaluasi," ujar Ferdiansyah.
"Begitu pula pada dunia kerja, ketidakdisiplinan dan kemalasan adalah pelanggaran terhadap etos Pancasila yang harus memiliki konsekuensi atau sanksi yang jelas," sambungnya.
Pancasila sebagai Payung Hukum dan Solusi Disrupsi
Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta (PPKn UNJ) Prof Dr Nadiroh menegaskan Pancasila harus tetap menjadi pilar utama serta wadah pemayung bagi seluruh disiplin ilmu dalam sistem pendidikan nasional, bukan malah dikesampingkan.
"Pancasila bukanlah sekadar dokumen konstitusional yang dihafalkan, melainkan harus benar-benar 'berbunyi' dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menyangkut ideologi negara, sehingga keberadaannya wajib dipertahankan dan diperkuat dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi," tegas Prof Nadiroh.
Di sisi lain, Cendekiawan sekaligus Pemikir Kebangsaan Yudi Latif mengingatkan pentingnya menata ulang filosofi dan praktik pendidikan nasional berlandaskan Pancasila guna merespons disrupsi Artificial Intelligence (AI) dan otomatisasi yang kian masif.
Mengutip pernyataan taipan teknologi Elon Musk di media The Economist, Yudi menyebutkan perkiraan bahwa dalam 5-10 tahun ke depan, sebagian besar pekerjaan manusia diprediksi akan digantikan oleh robot humanoid.
"Lalu, apa yang tersisa bagi manusia? Yang tersisa adalah pengalaman kemanusiaan, relasi sosial, serta makna dan tujuan hidup (the meaning and purpose of life)," tegas Yudi.
"Hal-hal tersebut tidak bisa digantikan oleh AI," sambungnya.
Kritik Terhadap Komersialisasi dan Pola Kolonial Pendidikan
Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Muhammad Ibrahim Rantau menilai tantangan terbesar pendidikan karakter bangsa di perguruan tinggi saat ini justru bersumber dari sistem pendidikan yang kian pragmatis, komersialisasi, serta minimnya alokasi riset kebangsaan.
"Tantangan Pancasila hari ini jelas berbeda dengan masa Revolusi Kemerdekaan maupun Orde Baru. Saat ini, isu intoleransi dan moderasi beragama sebagian besar sudah diampu oleh pendidikan agama," ujar Ibrahim.
"Tantangan nyata Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi justru terletak pada ketimpangan ekosistem dan orientasi pendidikan itu sendiri," sambungnya.
Menyoroti dampak teknologi pada lapangan kerja, Budayawan Dr Ngatawi Al-Zastrow (Gus Zastro) mengutip riset McKinsey Global Institute yang memprediksi 52% jenis pekerjaan saat ini akan hilang pada tahun 2030. Meski begitu, riset tersebut membuktikan soft skill serta keterampilan emosional dan sosial seperti empati, kepemimpinan, serta integritas semakin diprioritaskan.
"Mau perubahan teknologi seperti apa pun, soft skill seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kesabaran adalah kebajikan karakter (virtue) yang bersumber dari Pancasila. Tugas kita sekarang adalah mengaktualisasikan dan merekonstruksi Pancasila agar dapat menopang soft skill tersebut," kata Gus Zastro.
Adapun Praktisi Pendidikan Nasional Indra Charismiadji menegaskan penguatan Pendidikan Pancasila tidak akan pernah berhasil jika sistem pendidikan nasional masih mengadopsi pola-pola era kolonial.
"Pendidikan kala itu diberikan atas dasar politik balas budi (karitatif), berlandaskan belas kasihan, bukan hak. Pertanyaannya sekarang, apakah anak-anak Indonesia hari ini sudah benar-benar mengalami Pancasila dalam sistem pendidikannya, atau kita masih memakai pola-pola kolonial?," tutur Indra.
Seluruh masukan dari para narasumber akan dirangkum oleh FPG MPR RI menjadi panduan kajian (kaleidoskop) untuk mengawal perjalanan Pendidikan Pancasila serta pelaksanaan UUD NRI 1945.
FPG MPR RI juga berupaya untuk terus mengawal implementasi konstitusi di sektor ekonomi-fiskal, salah satunya melalui inisiatif skema Obligasi Daerah guna memperkuat kemandirian daerah dalam kerangka utuh NKRI.
Sebagai informasi, diskusi publik yang dimoderatori oleh Salma Hasanah Noor ini dihadiri jajaran pimpinan FPG MPR RI, antara lain Ketua FPG MPR RI Melchias Markus Mekeng; Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah; Bendahara FPG MPR RI Dr Adde Rosi Khoerunnisa; Wakil Sekretaris FPG MPR RI Muhammad Nur Purnamasidi; Anggota FPG MPR RI Dr Karmila Sari dan Drs Juliyatmono.
(akn/ega)
