Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta Tuai Penolakan Sana Sini

Tarif bus Transjakarta tidak pernah naik sejak tahun 2007 silam. Kini 2024, wacana kenaikan tarif TransJ mencuat (lagi). Dan wacana itu menuai penolakan sana-sini.

Belasan tahun sudah tarif bus Jakarta ini Rp 3.500. Moda transportasi ini juga disokong oleh pendanaan model PSO (Public Service Obligation) alias kewajiban pelayanan publik, subsidi lah istilah gampangnya.

Mekanisme PSO dikucurkan karena merupakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Bukan karena negara baik hati, tapi ya memang begitulah salah satu fungsi negara ini. PSO dikucurkan untuk sektor pelayanan umum, transportasi salah satunya, termasuk Transjakarta. Namun sebagai perusahaan-meski Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)-TransJ juga butuh pendapatan.

Terlepas dari untuk apakah sebenarnya kenaikan tarif TransJ, untuk menaikkan pendapatan, untuk meningkatkan layanan, atau tujuan lain, wacana tarif bus TransJ sempat muncul pada akhir 2023 dan April 2024. Saat itu, Dishub Jakarta menyatakan masih mengkaji usulan kenaikan tarif bus TransJ.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengaku masih membahas wacana kenaikan tarif TransJ. Pintu untuk kajian dibuka luas.

Simak halaman selanjutnya untuk mengetahui awal rencana menaikkan tarif TransJ:

Dishub Mulai Kaji

Dishub mengaku masih membahas wacana menaikkan tarif TransJakarta. Pemprov DKI pun mengaku terbuka dengan kajian dari berbagai pihak.

"Kita masih melakukan pendalaman terhadap hasil kajian yang disampaikan baik oleh teman-teman Transjakarta, demikian juga oleh Dewan Transportasi Jakarta juga sudah masuk dalam tahap pendalaman oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan, Kamis (19/12) lalu.

Syafrin belum bisa membeberkan kapan kepastian kenaikan tarif itu akan diumumkan. Dia hanya menyebutkan pendalaman perihal itu ditargetkan akan rampung akhir tahun.

"Kami masih menunggu pendalaman yang kami lakukan. Akhir tahun ini selesai," imbuhnya.

Hingga hari ini, sekitar kurang dari dua pekan berakhirnya tahun 2024, belum ada kepastian soal jadi-tidaknya kenaikan tarif TransJ. Namun suara penolakan sudah muncul.

Halaman selanjutnya penolakan:

Penolakan

PKS menolak rencana kenaikan tarif Transjakarta karena dampaknya dinilai berat kepada warga. Transportasi publik ini sudah menjadi kebutuhan pokok orang Jakarta akan moda yang murah meriah.

"Kita tidak terlalu setuju kalau Transjakarta itu naik. Walaupun memang sudah sejak tahun 2007 jadi sudah 17 tahun itu tiket Transjakarta Rp 3.500 adalah sangat murah," kata anggota DPRD Jakarta F-PKS, M Taufik Zoelkifli, kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).

Karena sangat murah, Taufik menilai TransJakarta menjadi andalan warga Jakarta menegah ke bawah untuk bertransportasi. Jika tarifnya dinaikkan, Taufik mewanti-wanti minat warga akan turun.

"Kalau dinaikkan, kemungkinan akan turun minat dari kelas menengah ke bawah untuk naik TransJakarta dan mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan bikin macet," ujarnya.

Taufik mengetahui sudah lama tarif TransJakarta tidak naik, sementara butuh uang untuk pengembangan. Subsidi pemerintah dinilai tidak terlalu besar. TransJakarta dinilai harus mengejar pendapatan selain dari tiket, seperti iklan dan kerja sama pihak swasta.

PDIP menolak rencana kenaikan tarif TransJakarta yang sedang dikaji oleh Pemprov Jakarta. PDIP mencontohkan penerapan transportasi di sejumlah kota di Eropa.

"Saya melihat hal ini tentunya tidak setuju dengan adanya kenaikan terhadap tarif TransJakarta, terutama jika kenaikan tarif terlalu besar dan dapat membebani masyarakat, ditambah kondisi perekonomian kita sedang mengalami pelemahan alias semakin-memburuk," kata anggota Komisi B DPRD Jakarta F-PDIP, Dwi Wijayanto Rio Sambodo, kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).

Menurut Dwi, sebaiknya Pemprov Jakarta melakukan kajian lebih dalam terkait kenaikan tarif TransJakarta agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada transportasi umum.

"Dari pada terfokus untuk menaikkan harga, Pemprov wajib menciptakan iklim budaya naik transportasi publik yang seperti program Gubernur Jakarta terpilih, Mas Pramono agar berdampak signifikan untuk agar warga Jakarta dan sekitarnya menggunakan transportasi publik, ini juga dapat mengurangi kemacetan di Jakarta," ujarnya.

(dnu/dnu)