Jakarta -
Rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambil alih dan memiliki Jalur Gaza menuai penolakan banyak pihak. Mulai dari Palestina, Arab Saudi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga negara-negara sekutu AS menentang rencana Trump tersebut.
Trump, saat berbicara dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, secara mengejutkan mencetuskan bahwa AS akan menguasai Jalur Gaza dan mengembangkannya secara ekonomi, setelah merelokasi warga Palestina di sana ke tempat-tempat lainnya.
Dalam pernyataannya, Trump mencetuskan "kepemilikan jangka panjang" oleh AS atas Jalur Gaza. Dia sesumbar menyebut AS akan meratakan Jalur Gaza dan membersihkan semua bangunan yang hancur di sana untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan menciptakan ribuan lapangan kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengklaim hal itu akan "sangat dibanggakan" dan membawa stabilitas besar di kawasan Timur Tengah.
Presiden Palestina Menolak Keras
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak keras rencana kontroversial Trump tersebut. Abbas menegaskan hak-hak warga Palestina tidak untuk dinegosiasikan.
Abbas, seperti dilansir AFP dan Anadolu Agency, Kamis (6/2/2025), juga menyebut rencana Trump itu melanggar hukum internasional.
"Presiden Mahmoud Abbas dan para pemimpin Palestina menyatakan penolakan keras mereka terhadap seruan untuk merebut Jalur Gaza dan mengusir warga Palestina dari tanah air mereka," demikian pernyataan kantor kepresidenan Palestina.
"Kami tidak akan membiarkan hak-hak rakyat kami, yang telah kami perjuangkan selama beberapa dekade, dilanggar," tegas Abbas dalam pernyataannya.
"Seruan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, dan perdamaian, dan stabilitas di kawasan tidak akan tercapai tanpa berdirinya negara Palestina," sebutnya.
Penolakan juga disampaikan oleh Hamas, dengan salah satu pejabat seniornya, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana Trump itu sebagai upaya mengusir warga Palestina dari tanah air mereka.
"Kami menganggapnya sebagai resep untuk menimbulkan kekacauan dan ketegangan di kawasan karena masyarakat Gaza tidak akan membiarkan rencana seperti itu terjadi," sebutnya.
Liga Arab Sebut Rencana Trump Picu Ketidakstabilan
Liga Arab menolak rencana Trump yang dinilai hanya akan memicu ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan Timur Tengah. Liga Arab juga menegaskan kembali penolakan terhadap rencana menggusur warga Palestina dari Jalur Gaza.
Blok regional beranggotakan 22 negara itu menyebut langkah semacam itu merupakan "resep untuk ketidakstabilan" dan akan menjadi "pelanggaran hukum internasional".
Indonesia Menolak Tegas
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menolak tegas upaya paksa merelokasi warga Palestina.
"Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis Wilayah Pendudukan Palestina," kata Kemlu dalam keterangan yang diunggah di akun X-nya, Rabu (5/2).
PBB: Rencana Trump Ambil Alih Gaza Sangat Mengejutkan
Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengaku terkejut dengan rencana Trump mengambil alih Gaza. Dia menyebut rencana itu "tidak jelas".
Kepala badan HAM PBB, Volker Turk, menegaskan bahwa mendeportasi orang dari wilayah pendudukan dilarang keras. Dia menekankan soal "hak untuk menentukan nasib sendiri" yang dimiliki warga Gaza, yang disebutnya sebagai "prinsip dasar hukum internasional dan harus dilindungi oleh semua negara".
Saksikan pembahasan lengkap hanya di program detikPagi edisi Jumat (07/02/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.
"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"
(vrs/vrs)
Hoegeng Awards 2025
Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu