Jakarta -
Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi menyampaikan belum ada keputusan mengenai wacana penghapusan rute TransJakarta koridor 1 Blok M-Kota. Dia menyebut nota dinas wacana tersebut belum sampai kepada dirinya.
"Sebenarnya belum ada keputusan tentang itu (koridor 1 TransJ dihapus) bahkan belum sampai ke meja saya juga," kata Tegus di Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).
Teguh menuturkan penghapusan koridor 1 masih sekadar pembahasan. Dia menyebut belum ada kebijakan mengenai hal tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi itu kalau nggak salah pada waktu pembahasan yang sifatnya masih pembahasan antara DPRD dengan OPD-OPD jadi belum sampai pada sifatnya kebijakan yang dikeluarkan oleh kita," ujarnya.
"Paling tidak saya sebagai PJ Gubernur katakanlah nota dinas resmi belum ada. Jadi kami sementara tidak mengomentari dulu," ucapnya.
Dia menyampaikan akan ada pembahasan lebih lanjut. Dia mengatakan masih akan mencermati.
"Ya itu nanti kami bahas lebih lanjut ya secara ibaratnya seperti naskah akademis yang masuk aja belum, belum bisa mencermati lebih jauh," imbuhnya.
Penjelasan Dishub
Sebelumnya, pemerintah Jakarta berwacana menghapus koridor 1 Blok M-Kota TransJakarta jika MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta Syafrin Liputo pun menyebut rute TransJakarta koridor 1 itu akan dilakukan rerouting (perubahan rute).
"Koridor Blok M-Kota ini akan dilakukan rerouting, tetapi menunggu setelah selesai pembangunan MRT Fase 2A dan MRT operasional full sampai dengan ke Kota," kata Syafrin kepada wartawan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/12).
Ia mengatakan, jika berjalan sesuai rencana, pengubahan rute TransJakarta koridor Blok M-Kota akan dilakukan pada 2029. "Insyaallah nanti itu akan operasional (MRT) kami harapkan tahun 2029," tuturnya.
Syafrin menuturkan pengubahan rute dilakukan karena koridor Blok M-Kota bersinggungan 100 persen dengan MRT Lebak Bulus-Kota. Ia menerangkan pihaknya memiliki rencana induk transportasi Jakarta sehingga harus ada efisiensi pengelolaan dana PSO (public service obligation), yakni anggaran yang turut menopang moda transportasi publik tersebut.
Bila tidak ada efisiensi atau bila tidak ada salah satu yang dihapuskan, dana subsidi tersebut nantinya akan menjadi dobel karena ada rute TransJakarta koridor 1 Blok M-Kota dan MRT Lebak Bulus-Kota sekaligus yang harus dibiayai.
"Otomatis layanan MRT itu jadi full Lebak Bulus-Kota sehingga akan ada layanan TransJakarta yang berimpitan 100 persen dengan layanan MRT, yaitu Blok M-Kota," ujarnya.
(dek/azh)
