Mensos Tak Masalah Pakai Angkutan Umum: Saya Beberapa Kali Naik Ojek

Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tidak masalah dengan usulan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) agar pejabat menggunakan transportasi umum. Gus Ipul mengaku terbiasa naik ojek kalau terhambat macet.

"Ya bukan nggak setuju, ya pasti kita setuju aja, nggak masalah, artinya kita naik aja. Kan terbiasa kita kadang-kadang kalau enggak ada mobil kelamaan ya kita naik taksi, nggak ada naik taksi ya pindah ke ojek juga pernah, jadi tergantung aja kalau itu," kata Gus Ipul kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Gus Ipul menyebut penggunaan kendaraan erat kaitannya dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi. Dia pun memastikan tidak ada masalah jika nanti ada aturan penggunaan kendaraan umum bagi pejabat.

"Tergantung kebutuhannya, kalau kita pengen kebutuhan cepet, berulang-ulang saya naik ojek. Berulang-ulang naik ojek beberapa kali nggak ada masalah, kalau kita memang ada kewajibannya kita laksanakan ya. Jadi apa ya, kita ini kerja sesuai aturan, sesuai kebutuhan. Tetapi kalau toh itu harus dilakukan sama sekali tidak ada masalah. Saya beberapa kali selama jadi menteri saya naik ojek juga karena macet gitu," sebut Gus Ipul.

Sebelumnya, MTI menilai semestinya pejabat menggunakan transportasi umum. Dia mengatakan pejabat yang diprioritaskan di jalan bakal memicu kecemburuan.

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.

Dia mengatakan pejabat negara harus membiasakan menggunakan angkutan umum. Dia mengusulkan agar pejabat minimal sekali seminggu naik angkutan umum.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," kata dia.

(lir/lir)