Menhan Sjafrie Efisiensi Anggaran: Tak Ada Seminar, Kita Pakai Zoom

Jakarta -

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan pihaknya juga mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Ia menyebut seminar-seminar yang dilakukan Kemenhan untuk saat ini menggunakan perantara daring lewat Zoom.

"Sektor-sektor yang tidak diperlukan. Antara lain urusan administrasi, kunjungan-kunjungan, rapat-rapat yang tidak diperlukan, seminar-seminar itu sudah tidak ada lagi. Kita pakai Zoom sekarang," kata Sjafrie kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Sjafrie mengatakan Kementerian Pertahanan mengikuti arahan dari Presiden. Ia menyebut Kemenhan patuh aturan itu.

"Efisiensi anggaran kita ikut patuh dan taat kepada peraturan pemerintah," ungkapnya.

Adapun Presiden Prabowo Subianto diketahui menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga. Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah

(dwr/aik)