Komisi XII DPR Ngaku Tak Diinfo Bahlil soal Kebijakan Pangkalan LPG

Jakarta -

Komisi XII DPR mengaku tak tahu-menahu kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal pendistribusian LPG 3 kg di pengecer disetop dan dialihkan ke pangkalan resmi. Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya tak mendapat informasi dari Bahlil sebelum kebijakan itu diterapkan di lapangan.

"Kami tidak diinformasikan tentang kebijakan itu tentang akan menghapus pengecer tanpa ada formula yang untuk mengganti atau apa," kata Sugeng di ruang rapat Komisi XII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Sugeng menyebut pihaknya langsung menyerap aspirasi masyarakat setelah ada polemik distribusi LPG di lapangan. Dia pun menyerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi jajaran menterinya usai kebijakan tersebut.

"Bahwa kemarin kita semuanya karena juga kita menangkap apa yang terjadi dinamika di masyarakat maka kita mintakan agar segera ada solusi, maka ada solusi namanya menjadi sub pangkalan kan. Tetapi ya itulah, tapi nasi telah menjadi bubur bahwa mengevaluasi ESDM adalah itu adalah prerogatif Pak Presiden, sekali lagi," ujarnya.

Terkait ini, Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi pun menyampaikan apresiasi kepada Prabowo yang telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar pengecer LPG diaktifkan lagi.

"Komisi XII DPR RI mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg bersubsidi per hari ini dalam rangka tetap menjaga rantai distribusi ke masyarakat," kata Bambang dalam kesempatan yang sama.

Simak Video: Komisi XII DPR Minta Bahlil Hati-hati soal Regulasi LPG 3 kg

(fca/aik)