Jakarta -
Komisi B DPRD bakal memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Komisi bidang transportasi itu akan meminta penjelasan soal wacana penghapusan TransJakarta (TransJ) koridor 1 Blok M-Kota.
"Tentunya kita akan meminta keterangan dari Dishub, kemarin saya sudah konfirmasi bagaimana kita meminta penjelasan dengan wacana ini," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh kepada wartawan, Senin (23/12/2024).
Nova memandang perlu ada kajian mendalam terkait rencana penghapusan salah satu koridor TransJakarta itu setelah MRT tersambung dari Lebak Bulus hingga Kota. Sebab, ia meyakini penghapusan koridor pasti berdampak terhadap mobilitas warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kurang sependapat, dalam kata lain, harus ada pengkajian khusus ya. Karena pengguna TransJakarta dan pengguna MRT kan ada dua jenis berbeda. Lalu beberapa tempat pemberhentian TransJakarta kan tidak sama dengan yang MRT yang ada di bawah," jelasnya.
Selain itu, politikus NasDem tersebut menyoroti soal ongkos yang dibayarkan penumpang jika menggunakan MRT. Karena itu, ia sekali lagi meminta Pemprov Jakarta terlebih dahulu mematangkan kajian terkait penghapusan koridor 1.
"Kita juga harus melihat masalah ticketing, harganya kan beda antara MRT dan Transjakarta meskipun keduanya sama-sama melalui subsidi/PSO. Hal ini harus melalui kajian khusus, tidak serta merta diputuskan," tegasnya.
Wacana Koridor 1 TransJ Dihapus
Sebelumnya, pemerintah Jakarta berwacana menghapus koridor 1 Blok M-Kota Transjakarta jika MRT Lebak Bulus-Kota sudah tersambung. Kepala Dishub Provinsi Jakarta Syafrin Liputo pun menyebut rute TransJakarta koridor 1 itu akan dilakukan rerouting (perubahan rute).
"Koridor Blok M-Kota ini akan dilakukan rerouting, tetapi menunggu setelah selesai pembangunan MRT Fase 2A dan MRT operasional full sampai dengan ke Kota," kata Syafrin kepada wartawan di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Sabtu (21/12).
Ia mengatakan pengubahan rute TransJakarta koridor Blok M-Kota akan dilakukan pada 2029. "Insyaallah nanti itu akan operasional (MRT) kami harapkan tahun 2029," ucapnya.
Syafrin menuturkan pengubahan rute dilakukan karena koridor Blok M-Kota bersinggungan 100 persen dengan MRT Lebak Bulus-Kota. Ia menerangkan pihaknya memiliki rencana induk transportasi Jakarta sehingga harus ada efisiensi pengelolaan dana PSO (public service obligation), yakni anggaran yang turut menopang moda transportasi publik tersebut.
Bila tidak ada efisiensi atau bila tidak ada salah satu yang dihapuskan, dana subsidi tersebut nantinya akan menjadi dobel karena ada rute TransJakarta koridor 1 Blok M-Kota dan MRT Lebak Bulus-Kota sekaligus yang harus dibiayai.
"Otomatis layanan MRT itu jadi full Lebak Bulus-Kota sehingga akan ada layanan TransJakarta yang berimpitan 100 persen dengan layanan MRT, yaitu Blok M-Kota," ujarnya.
(taa/jbr)
