Kemlu Respons Kabar Hamas Berunding dengan Indonesia soal Tahanan Palestina

Jakarta -

Pemerintah Republik Indonesia (RI) disebut telah sepakat menerima tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) membantah pemberitaan tersebut.

Dilansir media Arab News, Selasa (4/1/2025), 15 tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel akan ditampung di Pakistan. Sementara itu, juru bicara Hamas menyebut beberapa negara muslim, termasuk Indonesia, telah sepakat menerima tahanan Palestina tersebut.

Dr. Khaled Qaddoumi, juru bicara Hamas, mengatakan kepada Arab News bahwa Israel sejauh ini telah membebaskan hampir 180 warga Palestina dan beberapa dari mereka telah pergi ke Mesir untuk menetap di sana. Sementara beberapa negara muslim, termasuk Mesir, Turki, Aljazair, Malaysia, Pakistan, dan Indonesia, telah menyatakan kesediaan mereka menampung para tahanan ini.

"Kami telah secara resmi menerima konfirmasi bahwa Pakistan telah setuju untuk menerima 15 tahanan. Atas hal ini, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Pakistan, rakyat Pakistan, dan lembaga Pakistan," kata Dr Qaddoumi dilansir Arab News.

"Alhamdulillah, telah terbukti bahwa Pakistan bukan hanya saudara tetapi juga saudara tua, dengan hubungan spiritual yang selalu ada dengan Al-Quds."

Menanggapi pemberitaan tersebut, Juru Bicara Kemenlu Roy Soemirat menyebut tak ada pembicaraan mengenai masalah tahanan Palestina.

"Terkait pertanyaan yang disampaikan mengenai pemberitaan pembicaraan dengan Hamas untuk menampung para tahanan, dapat disampaikan hal hal sebagai berikut. Hingga saat ini, tidak ada komunikasi resmi melalui jalur diplomatik antara Indonesia dan pihak terkait mengenai isu tersebut," kata Roy saat dihubungi.

Selain itu, Roy menyebut pemerintah Indonesia hanya berkomunikasi dengan Palestine National Authority. Namun, Roy tak menyampaikan komunikasi apa saja yang telah dilakukan Indonesia dengan otoritas Negara Palestina tersebut.

"Pemri berkomunikasi secara resmi dengan Palestinian National Authority yang menjadi pemegang otoritas pemerintahan Palestina saat ini," ujarnya.

(aik/imk)