Jakarta -
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga (K/L) segera mengeksekusi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang telah tersedia. Seluruh program ditargetkan berjalan dan diselesaikan sebelum Desember 2026 agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat di Aceh, Sumatera Utar (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Percepatan diarahkan pada program yang menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari normalisasi sungai di wilayah berisiko banjir hingga pemulihan listrik, komunikasi, distribusi BBM dan gas, jalan, jembatan, serta pembangunan hunian tetap.
"Bagi K/L yang anggarannya sudah turun, silakan segera dieksekusi dan diselesaikan sebelum Desember karena waktunya semakin pendek," kata Tito, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut ia tegaskan dalam Rapat Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Posko Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satgas PRR per 1 September 2026, sebanyak 20 dari 30 kementerian dan lembaga telah menerima atau memperoleh pagu ABT.
K/L tersebut antara lain Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU), Kementerian Perhubungan RI (Kemenhub), Kementerian Sosial RI (Kemensos), Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen), Kementerian Pertanian RI (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI (BNPB).
Ketersediaan anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi pekerjaan di lapangan. Setiap K/L diminta memastikan tahapan administrasi, pengadaan, pelaksanaan fisik, hingga pembayaran berjalan sesuai jadwal sehingga progres pemulihan meningkat secara signifikan dalam empat bulan terakhir 2026.
Bagi K/L yang belum mendapatkan persetujuan ABT, Tito meminta penanggung jawab program bersama pejabat Posko Nasional Satgas PRR berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu). Koordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kekurangan dokumen maupun hambatan administratif.
"Bagi yang belum disetujui, PIC bersama pejabat dari Posko Satgas PRR datang dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kuncinya di situ," ujar Tito.
"Ingat, waktunya tinggal empat bulan lagi," sambungnya.
Selain mempercepat anggaran yang telah tersedia, Tito meminta seluruh K/L kembali memetakan titik terdampak yang belum tersentuh program pemulihan. Pemetaan harus dilakukan hingga tingkat lokasi agar tidak ada wilayah dan kelompok masyarakat yang terlewat.
"Cari mana listrik dan komunikasi yang terdampak bencana tetapi belum pulih. Kemudian BBM dan gas, akses jalan nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota, serta jembatan," kata Tito.
"Hal lain yang juga sangat ditunggu masyarakat adalah pembangunan huntap," lanjutnya.
Normalisasi sungai yang berpotensi kembali meluap juga diminta menjadi prioritas. Penanganan tersebut diperlukan sebagai langkah antisipasi untuk melindungi permukiman, lahan produktif, dan infrastruktur masyarakat menjelang periode curah hujan tinggi.
Tito turut mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat pemanfaatan seluruh sumber pendanaan yang tersedia, termasuk tambahan Transfer ke Daerah (TKD), bantuan keuangan antardaerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penyelarasan anggaran pusat dan daerah diharapkan memperluas jangkauan pemulihan sekaligus mencegah tumpang tindih penanganan.
Tonton juga video "Satgas PRR: Pembangunan Huntara di Sumatera Sudah 93%"
(akn/ega)
