Jakarta -
Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan pemulihan kebakaran di Desa Adat Sade, Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, menjadi atensi pihaknya. Fadli Zon mengatakan pembicaraan rekonstruksi Desa Sade melibatkan lintas kementerian.
"Terkait dengan Kampung Sade kita sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur, saya juga sudah bicara dengan Mensesneg, tinggal bagaimana karena ada beberapa kementerian atau lembaga juga yang terlibat," kata Fadli Zon dalam Rapat Kerja di Komisi X DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadli Zon mengatakan perlu ada pihak yang bertanggung jawab untuk rekonstruksi Desa Sade supaya tak tumpang tindih. Ia lantas menyebut perkiraan rekonstruksi kampung adat itu memerlukan anggaran Rp 25 sampai Rp 30 miliar.
"Mungkin nanti di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi untuk mengkoordinasi ini supaya tidak overlap, pembiayaannya yang dibutuhkan berapa," kata Fadli Zon.
"Karena setahu saya kurang lebih untuk rekonstruksi itu mungkin di antara Rp 25 sampai Rp 30 miliar kalau tidak salah ya, dengan jumlah 75 rumah adat, 65 kios, ada 1 masjid, dan juga kawasan area," tambahnya.
Pihaknya pun akan mengevaluasi penempatan rumah-rumah adat di sana supaya kejadian yang sama tak terulang. Ia mengatakan beberapa posisi rumah adat saling berdekatan.
"Nah, ini yang sedang kita kaji termasuk juga bagaimana desain rekonstruksinya karena itu beberapa rumah adat itu sangat berdekatan. Aliran listriknya juga perlu dicek, termasuk juga untuk mitigasi bencana terutama tidak ada untuk pemadam kebakaran dan sebagainya," ujarnya.
Menbud ingin ke depannya ada penataan terhadap rumah-rumah di Desa Sade tanpa menghilangkan identitas yang dimiliki. Ia menyebut koordinasi terkait rekonstruksi ini akan melibatkan sejumlah pihak.
"Jadi saya kira ini juga sebelum direkonstruksi perlu ada satu apa, penelaahan supaya ini tidak terulang kembali, termasuk juga penataan mungkin rumah-rumah adatnya yang begitu mepet ya, itu mungkin bahaya sekali gitu ya. Begitu ada itu, kita akan lakukan intervensi. Sekarang pun sudah koordinasi terus dengan sejumlah lembaga," imbuhnya.
(dwr/azh)
