Jakarta -
Menempuh perjalanan jauh hanya untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) atau Akta Kelahiran kini tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan bagi warga di Kawasan Transmigrasi Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.
Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menghadirkan inovasi digital yang memungkinkan masyarakat memulai pengajuan dokumen kependudukan cukup melalui telepon seluler.
Inovasi TEP ITS di Ransiki menjadi gambaran bagaimana transformasi transmigrasi menghadirkan peran baru perguruan tinggi di kawasan transmigrasi. Kehadiran para akademisi tidak berhenti pada penelitian, tetapi diarahkan untuk menghasilkan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Tim Ekspedisi Patriot (TEP) ITS Yogantara Setya Dharmawan mengatakan inovasi tersebut lahir dari kebutuhan nyata masyarakat di kawasan transmigrasi Ransiki yang masih menghadapi tantangan jarak dan akses dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.
"Kami melihat masyarakat tidak seharusnya selalu menempuh perjalanan jauh hanya untuk memulai pengurusan dokumen kependudukan. Karena itu, kami mencoba menghadirkan sistem yang sederhana dan mudah diakses melalui telepon seluler, sehingga teknologi dapat membantu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat," kata Yogantara, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).
Inovasi tersebut merupakan bagian dari bakti TEP di kawasan transmigrasi melalui riset bertema 'Digitalisasi Kelembagaan Organisasi Non-Profit di Kawasan Transmigrasi Ransiki'. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari Selatan dalam memperluas jangkauan pelayanan hingga ke masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Melalui sistem digital, masyarakat nantinya dapat mengajukan kebutuhan administrasi lebih awal tanpa harus terlebih dahulu datang ke kantor Disdukcapil. Langkah ini menjadi solusi atas tantangan jarak dan akses transportasi yang masih dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah Manokwari Selatan.
TEP ITS mengembangkan sistem tersebut dengan prinsip sederhana: teknologi harus mudah digunakan dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
"Digitalisasi ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan petugas pelayanan. Justru sebaliknya, sistem tersebut dirancang untuk memperkuat pola jemput bola," ucap Yogantara.
"Data pengajuan warga dapat membantu pemerintah mengetahui kebutuhan masyarakat lebih awal sebelum petugas turun langsung ke kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat pelayanan," sambungnya.
Dengan pola tersebut, pelayanan publik tidak lagi hanya mengandalkan masyarakat untuk datang ke pemerintah. Pemerintah dapat bergerak lebih aktif mendatangi masyarakat dengan membawa kebutuhan pelayanan yang telah dipersiapkan berdasarkan data pengajuan.
Bagi warga, manfaatnya adalah proses awal pengurusan dokumen menjadi lebih mudah dan praktis. Sementara bagi pemerintah daerah (pemda), sistem tersebut dapat membantu mengelola permohonan masyarakat secara lebih terorganisasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan lapangan.
Menteri Transmigrasi RI (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan TEP hadir untuk membawa ilmu pengetahuan dan inovasi langsung ke tengah masyarakat serta menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ruang lahirnya berbagai solusi pembangunan.
"Inilah makna bakti Tim Ekspedisi Patriot. Kami ingin ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti di kampus atau dalam laporan penelitian, tetapi hadir menjawab persoalan masyarakat," ujar Iftitah.
"Kalau warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan bisa mendapatkan akses pelayanan yang lebih mudah melalui teknologi, maka itulah manfaat nyata yang ingin kita hadirkan," sambungnya.
Menurut Iftitah, transformasi transmigrasi bukan semata membangun kawasan secara fisik, melainkan juga membangun kualitas hidup masyarakat melalui penguatan sumber daya manusia (SDM), teknologi, dan inovasi.
"Ke depan, kawasan transmigrasi harus menjadi ruang kolaborasi dan pusat lahirnya inovasi. Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat harus bekerja bersama agar pembangunan benar-benar menghadirkan perubahan," tegas Iftitah.
"Prinsipnya sederhana: pelayanan pemerintah harus semakin dekat dengan rakyat, bukan rakyat yang terus dipaksa jauh-jauh mendekati pusat pelayanan," pungkasnya.
(akn/ega)
