Jakarta -
Jawa Barat terus memperluas langkah strategisnya dalam menjalin kerja sama internasional. Terbaru, Jabar membahas diplomasi subnasional untuk mencapai Jabar Emas 2045 lewat seminar publik bertajuk 'West Java Outward-looking Strategy: Peta Jalan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Jawa Barat'.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Faiz Rahman menyampaikan pemerintah Pemprov Jabar mengadakan seminar publik ini untuk menjawab lima masalah dan tantangan pembangunan daerah yang ada di Jawa Barat.
"Kami mengadakan forum ini untuk meningkatkan ikhtiar kerja sama antar pemerintah pusat, daerah, atau non pemerintah. Dalam konteks pemerintah kami melaporkan kerja sama Provinsi Jabar dengan pemerintah luar negeri dari tahun 2018-2024 ada 11 penjajakan kerja sama luar negeri dan ada 19 kerja sama daerah dengan lembaga luar negeri," tutur Faiz dalam sambutannya, Selasa (24/12/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada dengan Faiz, dalam diskusi panel bertajuk 'West Java Outward-Looking Strategy dan Urgensi Paradiplomasi Sub Nasional Provinsi Jawa Barat', Associate Professor in International Relation Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan Jawa Barat telah memiliki banyak modal kerja sama dengan global yang telah berjalan.
"Jadi kita ke depannya akan berdiri bersama dengan potensi mitra baru. Kerja sama dengan Songkla merupakan dampak kerja sama di Asian Community. Jadi proyeksi kemitraan berdasarkan prioritas negara dan pemerintah daerah, serta luar negeri dari 2024-2029 adalah dengan sistem profit," tuturnya.
Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR RI DapilJawa Barat VIII Rokhmin Dahuri menyampaikan Pemprov Jawa Barat harus mengikuti Daliah Ekonomi untuk menjalankan kolaborasi global.
Ia menuturkan untuk membangun daerah pemerintah harus mengetahui prioritas dan tujuan pembangunan, serta input yang diinginkan. Rokhmin berpendapat bahwa Pemprov Jawa Barat harus menggunakan pendekatan sistem untuk mencapai Jabar Emas 2045.
"Input itu ada empat. Yang pertama kita harus tetapkan existing condition, kedua potensi yang kita miliki, ketiga masalah, dan keempat adalah dinamika global," ujar Rokhmin.
Dalam diskusi panel yang membahas kolaborasi pemerintah untuk diplomasi subnasional yang efektif, Kepala Biro Kerjasama Teknologi Luar Negeri, Sekretariat Negara Noviyanti memaparkan sebelum melakukan kolaborasi internasional, mengenali internal pemerintahan merupakan hal yang tak bisa dianggap remeh. Dengan ini, pemerintahan bisa mengetahui potensi apa saja yang bisa dimanfaatkan.
"Sinergitas program global dan nasional dengan program lokal ini perlu kita jaga. Yang paling lenting adalah review untuk penguatan mekanisme monitoring evaluation and learning secara berkelanjutan. Jadi kita bisa di titik mana kita berada saat ini, kita bisa melihat lagi kita akan melangkah kemana, dan itu sebaiknya kita lakukan secara terintegrasi dari level global, nasional, maupun lokal," papar Noviyanti.
Strategi dan Peluang Kolaborasi Global
Tidak hanya itu, Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Adam Mulawarman Tugi juga memaparkan strategi kolaborasi yang melibatkan pemangku kepentingan internasional untuk bekerja sama membantu menyelesaikan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, diperlukan pengimplementasian yang kemudian mengidentifikasi permasalahan yang perlu diselesaikan dari kerja sama luar negeri. Salah satunya adalah pemetaan program untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan dalam konteks memetakan kebutuhan yang diperlukan Pemprov Jawa Barat.
Kemenlu bersama-sama akan membantu pemerintahan daerah Jawa Barat yang memiliki peluang untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam konteks mencapai tujuan-tujuan yang digariskan di dalam strategi pembangunan daerah.
"Oleh sebab itu, kami akan membantu Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi di bidang-bidang yang diperlukan agar bisa mencapai target," kata Adam.
Bersamaan dengan itu, Kepala Bagian Program dan Umum Fasilitas Kerja Sama Sekretariat Kementerian Dalam Negeri Zahmir Islamie menekankan pentingnya otonomi daerah untuk menangkap peluang pembangunan global.
Melalui strategi penguatan kerja sama dengan daerah lain dan luar negeri, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya global untuk mendukung pembangunan lokal. Kebijakan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci untuk memanfaatkan potensi besar Jawa Barat dalam pembangunan berkelanjutan.
Inisiatif ini mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menekankan pentingnya kerja sama internasional sebagai pilar pembangunan nasional. Keberhasilan WJOS bergantung pada partisipasi aktif dari pemerintah pusat, daerah, lembaga internasional, dan akademisi.
Sebagai informasi, seminar ini memperkenalkan WJOS dan memanfaatkan diplomasi sub nasional untuk menghadapi tantangan global dengan solusi lokal inovatif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional menjadi strategi kunci dalam mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
(akd/ega)
