HNW Usul Sertifikasi Tanah Gratis Dialokasikan untuk Madrasah & Pesantren

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi Kementerian Agama karena telah menyepakati pengoptimalan alokasi sertifikasi tanah gratis yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN untuk madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Ia berharap program tersebut segera dikoordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN agar dapat direalisasikan secepatnya.

"Saya usulkan kepada Menteri Agama agar kuota sertifikasi tanah gratis bagi masjid dan mushola bisa juga dialokasikan untuk madrasah dan pesantren, dalam rangka mengoptimalkan kuota sertifikasi yang diberikan kepada Kementerian Agama oleh Kementerian ATR/BPN. Alhamdulillah usulan itu disetujui menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI bersama Kemenag," ucap HNW dalam keterangannya, Senin (4/2/2025).

Hal ini ia sampaikan dalam Raker dengan Komisi VIII DPR RI. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Direktur Pengaturan Tanah ATR/BPN, HNW menerangkan terdapat 70.000 kuota sertifikat setiap tahunnya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk rumah ibadah.

Adapun untuk tahap awal tahun 2025, Kemenag baru mendata 23.721 masjid/mushola. Ini berarti lebih dari 55% kuota sertifikasi tersebut belum terpakai.

Padahal menurutnya, program itu sangat bermanfaat dan diperlukan oleh lembaga-lembaga pendidikan keagamaan terutama pesantren dan madrasah, apalagi dengan program tersebut sertifikasi tanah tidak dipungut biaya.

"Masih banyak sekali Madrasah dan Pesantren yang butuh dibantu pengurusan sertifikat tanah wakafnya. Dengan adanya program sertifikasi tanah gratis kerjasama antara Kemenag dengan ATR/BPN maka semoga alokasi untuk madrasah dan Pesantren bisa segera direalisasikan sesuai yang telah diputuskan, sehingga aktivitas pendidikan mereka tidak dibayangi potensi masalah legalitas tanah," ucap HNW.

Selain soal sertifikasi tanah, Anggota DPR-RI Komisi VIII bidang urusan agama ini juga mengapresiasi Kementerian Agama karena telah memperoleh tingkat kepuasan tertinggi dari publik menurut salah satu lembaga survei terkait efisiensi anggaran sebelum adanya Inpres 1/2025.

HNW berharap Kementerian Agama dapat melaksanakan Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan dan pelaksanaan program-program kementerian tersebut.

"Program penting Kemenag seperti bantuan operasional pada madrasah, Pesantren, rumah ibadah, guru agama termasuk di dalamnya program Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan agenda terdekat yakni pelayanan jamaah haji, yang semuanya merupakan program utama Kemenag, jangan sampai dikurangi kuantitas dan kualitasnya hanya akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran. Alhamdulillah prinsip ini juga disepakati oleh Raker Komisi VIII DPR untuk dilaksanakan oleh Kementerian Agama," pungkasnya.

(anl/ega)