Jakarta -
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta Effendi Simbolon tak berandai-andai menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mestinya mundur usai Sekjen Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka. Puan meminta semua pihak saling menghargai dan menghormati.
"Ya, kita jangan berandai-andai. Kita saling menghargai dan menghormati proses internal ada di suatu partai," kata Puan usai menghadiri HUT ke-52 PDIP, Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
Puan menekankan PDIP memiliki aturan internal terkait hal itu. Proses pemilihan ketum dilakukan di saat kongres pada April mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kita ikuti proses yang ada di partai perjuangan, prosesnya itu untuk internal adanya di kongres. Jadi nanti kita ikuti kongres itu akan berjalan seperti apa, dan kongres itu masih bulan April yang akan datang," tambahnya.
Sebelumnya, Effendi Simbolon menanggapi status tersangka KPK yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Effendi mengaku prihatin terhadap masalah hukum yang menimpa PDIP saat ini.
"Turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya," kata Effendi setelah menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Effendi mengatakan perlu ada evaluasi menyeluruh yang dilakukan PDIP setelah Hasto Kristiyanto ditetapkan tersangka. Dia menilai selama ini belum ada kader PDIP dengan jabatan struktural yang strategis berstatus tersangka.
Menurut Effendi, evaluasi itu juga harus dilakukan mulai posisi ketua umum partai. Effendi menyinggung perlu ada pembaharuan total di kepengurusan PDIP.
"Harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya-lah, sudah waktu pembaharuan yang total ya," terang Effendi.
Effendi lantas menyinggung posisi Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP setelah Hasto tersangka KPK. Dia menilai harus ada tanggung jawab yang dilakukan Megawati sebagai pemimpin PDIP.
"Karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan partai, itu kan diatur oleh UU Parpol, jadi harus dipertangunggjawabkan kepada publiknya juga," jelas Effendi.
Effendi mengatakan Megawati harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah hukum yang menimpa sekjennya dan berakibat pada citra buruk partai.
"Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan. Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada aja mengundurkan diri hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian 51 saja," terang Effendi.
(dwr/eva)
