DPRD Surabaya Dorong Anggaran MBG dari APBD Dialihkan untuk Pembangunan

Jakarta -

DPRD Kota Surabaya terus mengawal dan mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai'i mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar selaras dengan pemerintah pusat terkait anggaran dan pelaksanaannya.

Dia menyebut selama beberapa bulan terakhir, Pemkot Surabaya telah melakukan penataan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun dari dana APBD guna menyukseskan program MBG di Kota Pahlawan. Dana tersebut merupakan hasil pergeseran dari beberapa sektor.

Rencananya, anggaran MBG itu untuk mendanai puluhan ribu siswa di Surabaya dan memanfaatkan UMKM setempat untuk memesan makanan. Dengan begitu akan terciptakan ekonomi yang berkelanjutan.

"Tetapi, info terakhir bahwa MBG akan memakai anggaran murni APBN. Pemerintah pusat sudah melakukan efisiensi di beberapa kementerian, anggaran itu dimasukkan dalam program MBG tahun ini," kata Bahtiyar dalam keterangan tertulis, Jumat (7/2/2025).

Karena itu, Bahtiyar pun menyarankan agar rencana alokasi dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas sekolah, baik untuk sarana pembelajaran atau pendukungnya

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Tito Karnavian yang mengimbau seluruh sekolah agar mengalokasikan anggaran daerah khusus Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Sebelumnya, arahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan MBG dilaksanakan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional. Sedangkan anggaran serta pelaksanaan dari pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat sudah memberikan info valid, bahwa Pemda atau Pemkot hanya melakukan pendataan saja. Bahkan, sejauh ini, meski banyak pemda yang sudah menggeser anggaran, namun belum ada juknis resmi dari pemerintah pusat. Jadi, memang pemda atau pemkot tak perlu mengeluarkan anggaran khusus untuk MBG," ungkap Bahtiyar.

Dengan adanya sentralisasi anggaran MBG dari pusat, politikus dari Partai Gerindra itu menyarankan dana alokasi khusus MBG dari APBD Kota Surabaya dapat digunakan untuk pembangunan mendesak, selain untuk fasilitas sekolah.

"Utamanya, pembangunan sekolah sesuai instruksi bapak presiden. Selebihnya, bisa untuk pembangunan lainnya. Seperti, sarana prasarana publik, pembangunan jalan, atau untuk mengatasi banjir," ujar Bahtiyar.

Bahtiyar juga menyarankan perlunya perlu penambahan vendor penyedia makanan program MBG.

Sebab, saat ini tercatat baru dua vendor mitra BGN (Badan Gizi Nasional ) di Rungkut dan Wonocolo. Keduanya menyediakan makanan untuk 10 sekolah dengan total 6.000 siswa penerima MBG.

"Akan ditambahkan menjadi 10 vendor mitra. Tapi masih menunggu verifikasi BGN. Jika terdapat 10 vendor, total siswa penerima MBG mencapai 30.000. Yang jelas, ke depan, dewan akan turut mendukung dan mengawal pelaksanaan MBG ini. Tujuannya satu, memberikan layanan terbaik sebagai wakil rakyat," tandas Bahtiyar.

(prf/ega)