Di Outlook Ekonomi DPR, CT Sarankan Sosialisasi Kebijakan Efisiensi Anggaran

Jakarta -

Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) bicara kebijakan efisiensi anggaran kementerian hingga lembaga di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Chairul Tanjung menyarankan agar adanya sosialisasi kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

Awalnya, Chairul Tanjung membeberkan kementerian yang mengalami pemotongan anggaran paling kecil hingga paling besar. Dari Kementerian Sosial hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Apalagi kita tahu inpres (instruksi presiden) nomor 1 (tahun 2025) ini juga memotong banyak sekali anggaran kementerian yang sangat signifikan, saya coba terbuka hanya 2 kementerian yang tidak dipotong anggarannya, kementerian pertahanan dan kepolisian," ujar Chairul Tanjung di acara diskusi Outlook Ekonomi DPR: Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar di The St Regis Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).

"Yang dipotong paling kecil itu Kementerian Sosial karena untuk perlindungan sosial, dan yang paling besar (dipotong anggarannya) itu Kementerian PU (Pekerjaan Umum), 70% dipotong," lanjutnya.

Sebagai informasi, Kementerian PU terdampak pemangkasan anggaran 2025 sebesar Rp 81 triliun, dari pagu awal sebesar Rp 110,95 triliun. Menurut Chairul Tanjung, kebijakan ini perlu disosialisasikan sehingga masyarakat mendapat pemahaman.

"Kalau seandainya komunikasinya tidak clear kepada masyarakat, ini akan menjadi banyak pertanyaan. Oleh karenanya saran saya DPR bisa memberikan inisiatif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pasar," tutur Chairul Tanjung.

Ia juga meminta pemerintah untuk lebih proaktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Hal itu agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

"Karena pasar (bisa) bingung ini (bila tak disosialisasikan). Mau dibawa kemana kita," ujar Chairul Tanjung.

Adapun Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam Inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan peninjauan ulang sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Diketahui, Acara 'Outlook Ekonomi DPR: Bedah APBN 2025 Membangun Kepercayaan Pasar' dihelat di The St Regis Jakarta. Diskusi ini digelar oleh detikcom.

Dipandu oleh MC Mayfree Syari dan moderator Pimpinan Redaksi detikcom Alfito Deannova Gintings, forum diskusi ini menghadirkan sederet tokoh. Di antaranya Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, hingga Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal.

(isa/eva)