Jakarta -
Sekjen PKS, Muhammad Kholid, ingin wacana pilkada lewat DPRD dibahas secara jernih dan lewat tinjauan akademik. Hal ini menindaklanjuti usulan PDI Perjuangan (PDIP) yang mendorong pilkada langsung dengan sistem e-voting.
"Kita simulasikan. Kan ada berjalan di berbagai negara, mungkin seperti itu bisa dilakukan. Jadi begini, kita tidak ingin terjebak pada setuju atau tidak setuju, tapi kita bahas dulu dengan kepala dingin, secara jernih, secara akademik, ya kan?" kata Kholid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).
Kholid menyoroti bagaimana sistem pilkada yang dihadirkan di RI nantinya dapat meminimalisasi politik uang. Ia memandang kualitas dari politik tergantung dari sistem yang dijalankan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satunya. Salah satu faktor penting itu. Bagaimana sistem yang bisa memitigasi money politic yang sangat tinggi itu. Itu juga harus kita lihat. Mana sistem yang bisa memitigasi money politic?" ucap anggota DPR RI ini.
"Karena begini, kualitas dari politik, kepemimpinan politik ditentukan dari kualitas bagaimana prosedur ya, sistem politik itu dijalankan," sambungnya.
Ia menyebut jika sistem politik yang dihadirkan memerlukan uang yang besar maka hasil di pemerintahan nantinya juga tak akan baik. Kholid menilai hal tersebut harus diperbaiki.
"Kalau sistem politiknya itu high cost, maka yang hasilnya adalah ya high cost demokrasi. High cost demokrasi hasilnya adalah pemerintahannya tidak berjalan dengan baik," kata Kholid.
"Masyarakat memilih apa namanya? Karena politik uangnya sangat besar, ya ini yang kualitas demokrasi tidak bagus. Nah, ini yang harus kita perbaiki juga," tambahnya.
PDIP Usul Pilkada E-Voting
Sebelumnya, PDIP menegaskan sikap mendukung pilkada tetap digelar secara langsung. PDIP memberikan usulan penerapan sistem e-voting untuk menekan biaya mahal dalam pilkada.
PDIP menilai pilkada langsung penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah. Selain itu, hal ini disebut demi memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah yang bersifat tetap selama lima tahun.
"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap 5 tahun," kata Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham.
"Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I mendorong pelaksanaan pilkada yang biayanya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politics, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu," sambung dia.
(dwr/jbr)
