Golkar Bicara Pilkada Mahal soal OTT Kepala Daerah: Masa Saban Bulan OTT

3 hours ago 2

Jakarta -

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyoroti kepala daerah yang terjerat OTT KPK dalam sepekan belakangan. Golkar meminta semua pihak melakukan refleksi diri atas kasus yang menjerat kepala daerah.

"Jadi ini OTT banyak ini, kita harus merefleksikan kenapa kok OTT itu banyak? Kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi? Kan harus direfleksikan supaya kita ini nggak terjebak dalam berita-berita yang tidak menyenangkan," kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sarmuji menyayangkan kepala daerah, dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq hingga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, terjerat dalam OTT KPK. Ia ingin permasalahan dari kasus korupsi ini diberantas dari akar.

"Masa kita saban tahun, saban bulan disuguhi berita OTT terus. Kita kan berharap alangkah bagusnya kalau Indonesia itu itu praktik-praktik buruk di pemerintahan itu bisa kita atasi, bisa kita cegah. Untuk bisa itu tentu kita harus cari sumber persoalannya itu apa," katanya.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini lantas mengungkit biaya politik yang tinggi terutama di sistem pemilihan kepala daerah. Ia ingin publik tak tutup mata mengenai itu.

"Pertama, barangkali politik kita terlalu mahal. Dari sisi kalau itu yang terjadi di politisi, mungkin politik kita terlalu mahal. Pilkada kita terlalu mahal," ujar Sarmuji.

"Mungkin orang nggak bisa bayangkan ya, masyarakat umum sebagian menutup mata atau tidak mau tahu bahwa pilkada itu ternyata membawa konsekuensi yang sangat banyak. Terutama dari sisi praktik yang tidak baik dalam pengelolaan negara,' sambungnya.

Sarmuji menyebut OTT terhadap pihak yang melanggar tetap diperlukan untuk membeli efek jera. Namun, ia melihat akar permasalahan kasus korupsi juga perlu dicari tahu dan dituntaskan.

"Intinya kita harus mencari akar persoalannya, kadang-kadang menyuarakan ini nggak populer juga. Ayo kita belajar jujur pada diri kita sendiri," kata Sarmuji.

"Bahwa OTT diperlukan kalau ada orang yang nakal iya. Tapi kita harus cari akar persoalannya. Tidak hanya gejalanya saja yang kita padamkan, tidak hanya asapnya saja yang kita singkirkan tapi apinya kita padamkan," tambahnya.

Diketahui, KPK kembali OTT kepala daerah, terbaru terhadap Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari. Penangkapan kader PAN Fikri Thobari menjadi OTT kepala daerah kedua dalam sepekan.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebelumnya juga dihadapi dengan hukuman yang sama. Fadia, yang merupakan kader Partai Golkar, kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Simak juga Video Marak Kepala Daerah Kena OTT, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng

(dwr/gbr)

Read Entire Article
Kepri Bersatu| | | |