Jakarta, CNBC Indonesia - Keberadaan organisasi masyarakat atau ormas beberapa waktu terakhir membuat kalangan pengusaha teriak. Perilaku premanisme yang dilakukan sejumlah oknum ormas ia anggap hanya menambah beban berusaha di Tanah Air hingga menghambat investasi.
Permasalahan ini pun turut menjadi sorotan Wakil Presiden periode ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. Namun, ia menegaskan permasalahan yang disebabkan ormas itu bukan murni karena mereka berisi preman yang gemar memalak pengusaha maupun para buruh, melainkan karena mereka berisi pengangguran.
"Itu ormas yang terjadi, itu kan bukan karena ormas itu ingin apa, karena mereka nganggur," kata pria yang akrab disapa JK itu dalam program Koneksi Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Rabu (16/4/2025).
Wakil Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo itu menganggap, biang kerok kehadiran ormas karena serapan tenaga kerja di Indonesia minim. Akibatnya para pengangguran memilih jalan untuk berkelompok dan melakukan aksi pungli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Kalau mereka kerja semua, mana ada ormas di jalan. Itu problem-nya," ucap politikus senior Partai Golkar itu.
JK juga menganggap, perilaku ormas yang makin membuat resah para pelaku usaha dan buruh ini juga dipicu oleh masalah deindustrialisasi dini di Indonesia. Deindustrialisasi dini ini terjadi tatkala pertumbuhan industri manufaktur sudah loyo sebelum Indonesia masuk kategori negara maju atau negara yang kaya raya.
Kondisi deindustrialisasi ini tercermin dari distribusi industri pengolahan atau manufaktur terus merosot terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada 2014, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) angkanya masih 21,02%. Pada 2019 tersisa 19,7%, dan pada 2023 kian merosot menjadi 18,67%.
Fenomena deindustrialisasi ini membuat lapangan pekerjaan formal yang memberikan pendapatan layak bagi masyarakat produktif di Indonesia tidak tercipta. Mengakibatkan tingkat pengangguran dan jumlah pekerja informal di Indonesia masih terus di level tinggi.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2024 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta orang dengan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia 4,91% sedikit lebih tinggi dari periode Februari 2024 sebesar 4,82% dengan jumlah 7,2 juta orang pengangguran.
"Jadi solusinya bukan tangkapin mereka, tapi buka lapangan pekerjaan. Makin banyak penganggur, makin banyak semacam ormas itu," tutur JK.
Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer (Noel) telah mengambil sikap tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang memalak para pengusaha.
Ia menegaskan, tindakan semacam ini tidak dapat ditoleransi karena merugikan dunia usaha dan menghambat iklim investasi.
Pemerintah, kata Noel, akan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk mencari solusi dan menindak tegas ormas-ormas yang melakukan intimidasi atau pemerasan terhadap pelaku usaha.
"Kalau masalah ini tidak segera ditanggulangi, akan mengganggu penyediaan lapangan kerja. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya aksi nyata pemberantasan," kata Noel dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (26/3/2024).
Noel mengatakan, jauh sebelum Lebaran, masalah ini sudah dikeluhkan kembali oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Keluhan ini, sudah ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, sampai dengan para pengamat.
Menyikapi lebih lanjut, Kemnaker akan mengundang Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat (Jabar) dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pemda Jawa Tengah (Jateng), Daerah Khusus Yogyakarta (DKY) dan Jawa Timur untuk menangani masalah Ormas ini.
"Langkah pertama kita mulai dari Pulau Jawa, selanjutnya akan menjadi percontohan bagi seluruh provinsi," jelasnya.
"Kita akan rumuskan langkah konkret. Kita harapkan, dengan koordinasi Kemendagri dan Polri, semua provinsi akan mengikuti langkah bersama memberantas premanisme yang meresahkan pabrik/perusahaan," imbuh dia.
(arj/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video:Bos JIIPE Pastikan Kawasan Industrinya Aman Dari Aksi Premanisme
Next Article Video: Pungli Hantui Kawasan Industri, Investor Mulai Terganggu
