Jakarta -
Massa buruh mulai berdatangan ke depan Gedung DPR. Jalan Gatot Subroto masih bisa dilalui kendaraan.
Pantauan detikcom di lokasi, Senin (22/9/2025), pukul 11.10 WIB, massa buruh mengenakan atribut organisasi masing-masing. Mereka membawa bendera KSPI dan Partai Buruh.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal juga terlihat di lokasi.Massa telah menyiapkan 2 mobil komando. Mereka juga memutar beberapa lagu seperti 'Buruh Tani'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Foto: Massa buruh mulai berdatangan ke depan Gedung DPR. (Adhfar Aulia Syuhada/detikcom)
Polisi di lokasi memantau lalu lintas. Situasi Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR saat ini terpantau lancar.
Adapun massa aksi membawa empat tuntutan. Mereka meminta pemerintah segera merevisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta per bulan.
"Revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi 100% KHL sebesar Rp5,89 juta per bulan, serta memberlakukan UMSP DKI 2026 sebesar 5% di atas 100% KHL," kata Said Iqbal.
Selain itu, massa aksi juga meminta untuk merevisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota. Massa aksi juga menuntut DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan.
"Revisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota, agar dikembalikan sesuai rekomendasi Bupati/Wali Kota masing-masing daerah," ujarnya.
"Mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru," sambung dia.
Lebih lanjut, Said Iqbal mengatakan massa aksi juga menolak usulan pilkada lewat DPRD. Massa aksi menilai hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi.
"Menolak pilkada melalui DPRD karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, termasuk kaum buruh," tuturnya.
(idn/idn)
