Kandas Hubungan 20 Tahun Jokowi dan PDIP Berujung Pemecatan

Bersama PDIP dari Solo, Joko Widodo (Jokowi) meniti karir politiknya sebagai wali kota, gubernur Jakarta, dan puncaknya Presiden Indonesia. Berlangsung hampir 20 tahun, hubungan Jokowi dan PDIP kandas dengan keputusan pemecatan pada tahun 2024.

Berdasarkan catatan detikcom sepanjang 2024 pada Senin (23/12/2024), keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP sudah muncul sejak tahun 2023. Keretakan tersebut tak lepas dari Pilpres 2024.

Menjelang Pilpres 2024, bibit-bibit keretakan hubungan Jokowi dan PDIP muncul. Jokowi sekian kali memberikan kode mendukung kader PDIP Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024, namun di tengah jalan berubah arah.

HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 10 Januari 2023, menjadi acara terakhir kali Jokowi menghadiri acara HUT PDIP. Seiring waktu, Jokowi seakan masih tampak bersama PDIP.

Jokowi kemudian diundang dan hadir saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP untuk Pilpres 2024 pada bulan April--PDIP dapat mencalonkan sendiri pada Pilpres 2024.

Kerenggangan hubungan antara Jokowi dan PDIP makin terlihat saat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang saat itu masih kader PDIP, maju sebagai cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto. Prabowo-Gibran didukung Koalisi Indonesia Maju.

Setelah pengumuman pasangan Pilpres 2024 Prabowo-Gibran, hubungan Jokowi dan PDIP praktis semakin renggang dan cenderung panas. Jokowi tidak datang pada 2 acara besar PDIP pada 2024, kedua acara tersebut adalah HUT PDIP pada Januari 2024 dan HUT Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

PDIP juga tidak mengundang Jokowi ke acara Rakernas PDIP pada 24-26 Mei 2024. Seakan malu-malu, hubungan keduanya belum secara terang-terangan dinyatakan berakhir.

PDIP baru menyatakan putus hubungan setelah Jokowi tak lagi menjabat Presiden. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada 4 Desember 2024. Hasto menyebutkan Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga PDIP dan akan memecat 27 kader PDIP.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto, Rabu (4/12).

Kandas Hubungan Jokowi dan PDIP Akhir 2024

Puncaknya, pada 16 Desember 2024, PDIP mengumumkan surat keputusan pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution--mantu Jokowi, serta 27 kader lainnya. Surat itu ditetapkan pada 4 Desember.

Berdasarkan daftar nama yang diterima pada Selasa (17/12), terdapat 27 nama kader PDIP dari berbagai daerah yang dipecat. Sebagian besar kader PDIP yang dipecat karena melanggar etik.

Pemecatan Jokowi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 dan pemecatan Gibran berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1650/KPTS/DPP/XII 2024. Sedangkan pemecatan Bobby Nasution berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

"Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai se-Indonesia. DPP partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," kata Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, Senin (16/12/).

Salah satu pertimbangan yang diungkap PDIP yakni Jokowi dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDIP. Jokowi juga disebut melakukan kegiatan yang merugikan partai.

"Menimbang bahwa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada partai dan melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai merupakan larangan bagi setiap Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Partai," bunyi salah satu pertimbangan PDIP dalam suratnya.

Selain itu, Jokowi juga dianggap telah melakukan intervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarga. PDIP juga menganggap Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia.

"Menimbang bahwa tindakan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dan penggunaan instrumen negara demi kepentingan pribadi dan keluarga telah menimbulkan dampak sistemik yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan moral etika berbangsa dan bernegara," bunyi surat.

Jokowi menghormati keputusan pemecatan yang dilakukan PDIP. Jokowi mengaku tidak ingin membela diri atas putusan pemecatan itu dan membiarkan waktu yang akan mengujinya.

"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, seperti dilansir Antara, Selasa (17/12).

(rfs/imk)