Jakarta -
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK soal kasus suap ke eks komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. PP Hima Persis menilai hal itu bukti keseriusan pemerintah dalam menuntaskan kasus korupsi.
"Saya melihat ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran lawan korupsi. Jadi, semua sama di mata hukum. Siapapun itu, termasuk petinggi partai sekalipun," kata Ketua Umum PP Hima Persis, Ilham Nurhidayatullah, dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).
Menurutnya, Hasto tidak perlu membuat narasi seakan dizalimi. Dia mengatakan Hasto semestinya mengikuti proses hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari pada sesumbar, ciri khas tersangka yang suka merasa terdzalimi, lebih baik ikuti proses hukum. Jika ada yang janggal, ya dihadapi saja di pengadilan biar terbuka dan jelas semuanya," ucap Ilham.
Ilham menilai penetapan tersangka dari pengembangan kasus Harun Masiku adalah sesuatu yang wajar sebagai sebuah proses penegakan hukum. Sebab, lanjutnya, kasus Harun Masiku ini terkesan sesuatu yang sulit dan rumit bagi KPK sehingga sempat mangkrak sekitar empat tahun.
"Ini sebuah kemajuan dari kasus yang sempat mangkrak 4 tahun, ya, di KPK. Masiku ini kan sebelumnya seakan tak tersentuh. Publik mulai mempertanyakan sosok kuat di belakang Masiku yang membuat KPK seakan lemah tak berdaya. Maka, ketika KPK tidak berbuat apa-apa selama empat tahun ini, itu yang perlu pertanyakan," ucapnya.
Dia meminta kepada semua pihak agar menghormati aturan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, tokoh politik harus menjadi contoh baik bagi generasi muda.
"Semua harus menahan diri. Hormatilah aturan dan norma hukum yang berlaku di negeri ini. Ikut dan taati proses hukum yang sedang berjalan. Nanti di saat persidangan semua pihak punya hak untuk membela diri. Para petinggi partai apalagi partai pemenang hendaknya memberikan contoh kepada generasi muda bagaimana hukum benar-benar menjadi panglima di negeri ini," ujarnya.
Ilham juga menyinggung bahwa pemberantasan korupsi, penegakan hukum kepada para penjahat birokrasi adalah komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya melihat ini merupakan di antara keseriusan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam komitmennya memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi yang tidak tebang pilih ini juga saya lihat menjadi sinyal penting kepada para pejabat siapapun agar serius menjaga diri agar tidak korupsi dan tidak main-main dengan hukum," katanya.
Dia menyinggung pernyataan Prabowo soal pemberantasan korupsi dalam pidato perdananya sebagai Kepala Negara di Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Minggu (20/10) lalu. Saat itu Prabowo mengatakan Indonesia harus memperbaiki diri dengan memberantas korupsi hingga kebocoran anggaran yang membahayakan masa depan generasi Indonesia.
KPK sebelumnya telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat dalam suap terhadap eks Komisioner KPU Wahya Setiawan dalam upaya pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang harusnya masuk ke DPR lewat PAW, Riezky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku.
"Bahkan surat undangan pelantikan Riezky ditahan oleh HK (Hasto Kristiyanto)," ujar Setyo dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).
(jbr/dhn)
