Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam rapat, anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus menyinggung pemerintah yang tergagap-gagap setiap kali ada bencana.
Rapat ini dihadiri MenPAN-RB Rini Widyantini, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, hingga Wamendagri Bima Arya. Deddy mulanya menjelaskan soal potensi wilayah Indonesia yang rentan bencana.
"Dari sini kan kita belajar, Pak. Dari sini kita belajar bahwa Republik Indonesia ini, yang ada di ring of fire ini, di daerah yang sangat rentan bencana, kita selalu tergagap-gagap, Pak. Selalu tergagap-gagap setiap ada bencana kita seperti anak yang belajar berdiri, belajar berjalan, Pak," kata Deddy dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPP PDIP ini mengatakan Indonesia tak punya skenario menyikapi bencana yang datang. Deddy meminta ada solusi dari pemerintah untuk mengantisipasi iklim yang mengkhawatirkan.
"Jadi 80 tahun kita merdeka itu, ya rakyat itu memang hidup dengan sendirinya tanpa kehadiran negara, Pak. Bayangkan desa-desa bisa disapu habis. Memang kita membuat kebijakan nggak pernah hulu-hilir, Pak," ujar Deddy.
"Jadi ini bagaimana Pak menatanya kembali, Pak? Bukan tidak mungkin, sangat mungkin ini terulang. Siklon Senyar itu seharusnya tidak ada di daerah tropis seperti kita, sudah terjadi. Ke depan, apakah dia akan hilang? Belum tentu, nggak ada yang jamin, Pak," katanya.
Deddy lantas melontarkan sindiran untungnya masyarakat Indonesia tak pemarah soal penanganan bencana. Deddy menyinggung fenomena bendera putih yang sempat dikibarkan oleh warga Aceh.
"Kita harus bersyukur, Pak, rakyat kita ini nggak pemarah, Pak. Kemarin bendera putih cuma sebentar, tapi percayalah ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah," kata Deddy Sitorus.
Deddy meminta Kemendagri bekerja sepenuh hati menanggulangi bencana di Sumatera. Dia mengingatkan penanganan bencana merupakan situasi atau kondisi saat sangat berbeda dari biasanya.
"Jadi tolonglah Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu leader dalam satgas penanganan bencana ini bekerja sepenuh hati, Pak. This is not business as usual, Pak. Ini menyangkut nyawa manusia," ujarnya.
Deddy juga menyoroti peran pemerintah daerah (pemda) dalam penanggulangan bencana. Deddy menyebut ada kasus tenda yang sudah dipasang kemudian dilepas saat Presiden selesai kunjungan.
"Dilihat dari sisi kebijakan, dilihat dari sisi penganggaran, itu sama sekali tidak ada sense of crisis terhadap potensi-potensi kebencanaan. Bayangkan, hanya untuk tenda saja kemarin kita nunggu dari pusat datang BNPB, itu pun Presiden pulang, cabut lagi itu tenda. Artinya, kabupaten atau kotanya kan nggak punya stok sama sekali. Itu satu, tidak ada sense-nya kita sama sekali," ucapnya.
Deddy meminta pemegang kewenangan untuk jemput bola terkait pemulihan bencana di Sumatera. Deddy tak ingin justru rakyat yang disulitkan dari birokrasi pemerintah.
"Saya nggak tahu gimana caranya jemput bola, Pak. Ini warga semua yang kehilangan KK, segala macam, disuruh bawa KK. KK dari Hong Kong? Rumahnya aja dibawa air, suruh bawa KK. Disuruh pergi ke kabupaten naik apa? Gimana caranya? Cobalah bikin pelayanan teknis cepat, bawa mesinnya pergi tuh ke kampung-kampung, KK-nya sediain print di kabupaten, kota. Jangan suruh rakyat lagi," imbuhnya.
(dwr/rfs)
