Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pengecekan ulang terhadap mahasiswa yang kehilangan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) akibat perubahan desil. Ia ingin memastikan mahasiswa yang sebelumnya menerima KJMU tapi kini tidak lagi mendapatkan bantuan karena perubahan desil benar-benar sesuai dengan kondisi mereka.
"Untuk Pemerintah DKI Jakarta, secara khusus saya sudah minta kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan rechecking secara langsung kepada para mahasiswa tersebut," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (31/8/2026).
Pramono mengaku menerima sejumlah masukan terkait mahasiswa yang terdampak perubahan desil. Dia menyebut ada mahasiswa yang akhirnya tidak dapat melanjutkan kuliah setelah tidak lagi menerima KJMU.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya juga banyak mendapatkan masukan bahwa kemarin katanya, kemarin ya saya juga akan mengecek itu, ada 6 orang yang akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah karena tidak mendapatkan lagi KJMU," ujarnya.
Menurut Pramono, Pemprov DKI akan mengecek nama-nama mahasiswa yang sebelumnya mendapatkan KJMU, tetapi kini tidak lagi menerima bantuan setelah desilnya berubah.
"Nah, untuk itu, untuk Jakarta secara khusus, saya sudah minta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pengecekan nama-nama yang desilnya berubah, dari yang dulu mendapatkan KJMU, sekarang tidak mendapatkan KJMU," jelasnya.
Pramono menegaskan pengecekan ulang diperlukan karena mekanisme KJMU di Jakarta berada dalam kewenangan Pemprov DKI. Penetapan penerima KJMU dilakukan berdasarkan data yang tersedia, termasuk hasil pendataan BPS.
"Dan untuk itu dilakukan pengecekan, karena toh beda dengan daerah lain. Untuk Jakarta, keputusan KJMU itu kan ada di kita, gitu. Berdasarkan data yang ada di hasil BPS tadi," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BPS RI Zulkipli mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan terkait mahasiswa yang terdampak perubahan desil dan kehilangan beasiswa.
"Jadi sebenarnya sudah kita lakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan ya, terkait dengan teman-teman yang merasa keluar beasiswanya karena perubahan desil. Jadi sebenarnya ini sudah ada kerja sama untuk kita sama-sama mengecek ulang terkait dengan hal itu," kata Zulkipli.
Sebelumnya, persoalan desil menjadi sorotan karena berpengaruh terhadap sejumlah program bantuan sosial dan pendidikan. Masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan verifikasi melalui fasilitas Cek Bansos.
(bel/zap)
