Jakarta -
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Penanganan sedimentasi sungai kini menjadi prioritas mendesak guna memangkas risiko banjir berulang akibat tingginya curah hujan.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan hal tersebut saat menerima Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Istana Gubernur Sumbar, Jumat (28/8). Pertemuan ini membahas progres pemulihan sekaligus identifikasi kebutuhan penanganan lanjutan di kawasan rawan bencana.
Berdasarkan pendataan resmi, total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai Rp33,4 triliun. Pemprov Sumbar kemudian mengusulkan alokasi anggaran senilai Rp21,4 triliun melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah pusat telah menyetujui anggaran sebesar Rp17,9 triliun untuk pembiayaan infrastruktur tahun jamak pada periode 2026-2028. Sejumlah pengerjaan fisik sudah mulai berjalan tahun ini, namun percepatan tetap mendesak mengingat ancaman cuaca ekstrim masih membayangi.
"Pekerjaan-pekerjaan pada 2026 ini sudah mulai, tetapi kita masih ada kebimbangan masyarakat karena curah hujan tinggi kembali menimbulkan banjir," kata Mahyeldi dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/8/2026).
Menurut Mahyeldi, tumpukan sedimentasi di berbagai aliran sungai mempersempit daya tampung air sehingga memicu luapan. Persoalan ini menjadi sorotan utama menyusul kembalinya banjir di Kota Padang serta wilayah Maninjau sebelumnya.
"Ketika curah hujan tinggi kembali seperti pengalaman di Padang, maka banjir bisa terulang. Ini yang menjadi kekhawatiran kita karena sedimentasi di sungai-sungai masih banyak yang belum tertangani," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian menekankan pentingnya penerapan prinsip pembangunan kembali secara lebih baik. Standar mutu infrastruktur harus ditingkatkan agar jauh lebih tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang.
"Prinsip utama rekonstruksi tahun 2026 mengarah pada Build Back Better, membangun lebih baik," ucap Rustian.
Mahyeldi menambahkan, percepatan pemulihan wilayah ini menuntut kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota. Seluruh tahapan pengerjaan wajib berpedoman pada dokumen R3P agar tepat sasaran menangani kebutuhan warga.
Komisi VIII DPR RI turut memberikan dukungan penuh terhadap percepatan rehabilitasi infrastruktur di kawasan berisiko tinggi. Seluruh hasil peninjauan lapangan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera.
(akn/ega)
