Jakarta -
Pemerintah pusat meminta seluruh kepala daerah menyampaikan data kebutuhan pasca banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara presisi, tepat dan akurat. Adapun langkah tersebut dinilai penting agar seluruh intervensi pemerintah dapat tepat sasaran sekaligus mempercepat proses rehabilitasi maupun rekonstruksi di daerah terdampak.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan pemerintah pusat telah melakukan dialog langsung dengan berbagai daerah terdampak bencana. Dari hasil peninjauan lapangan, pemerintah memperoleh gambaran penanganan pascabencana kali ini harus berbasis perencanaan menyeluruh, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, hingga penganggaran. Oleh karena itu, kualitas data yang disampaikan pemerintah daerah (Pemda) menjadi kunci utama.
"Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Karena itu, peran aktif kepala daerah dalam menyampaikan data yang lengkap dan valid menjadi sangat penting agar berbagai intervensi kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan," ujar Bima dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut disampaikan Bima saat memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (19/1).
Pada kesempatan ini, Bima juga menyampaikan kebijakan Presiden terkait relaksasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk seluruh daerah di ketiga provinsi, baik yang terdampak bencana langsung maupun tidak. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang meluas di berbagai wilayah.
Pemerintah juga mendorong penyaluran TKD dilakukan di awal tahun untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Bima pun berharap daerah yang menerima relaksasi TKD dapat tetap memprioritaskan penggunaannya bagi penanganan bencana dan mendukung daerah terdampak di sekitarnya.
Di sisi lain, ia menegaskan TKD bukan satu-satunya instrumen pemulihan. Pemerintah saat ini menyiapkan berbagai intervensi lintas kementerian, antara lain bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, dukungan pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemudian, rehabilitasi lahan pertanian rusak ringan dan sedang agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih.
Untuk memulihkan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri pun telah menerjunkan 1.138 personel praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri untuk membantu operasional kantor-kantor dinas di daerah terdampak. Kolaborasi personel dari unsur TNI dan Polri juga terus diperkuat di berbagai titik.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta dukungan Komisi II DPR RI, baik dalam bentuk pengawasan maupun dukungan kebijakan. Hal ini untuk memastikan proses pembangunan kembali daerah bencana berjalan sesuai target.
"Kami mohon dukungan penuh dari Komisi II dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun pemberian masukan, agar kami dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat yang terdampak," pungkasnya.
Sebagai informasi, turut hadir dalam rapat tersebut Wamendagri Akhmad Wiyagus, jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, serta kementerian dan lembaga terkait.
(akd/ega)
