Jakarta -
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan peran kunci kepala daerah dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat. Menurutnya, bupati, wali kota, hingga gubernur menjadi penentu utama dalam menjangkau dan menetapkan siswa yang berhak mengenyam pendidikan gratis tersebut.
Penegasan itu disampaikan GusIpul saat menjadi pembicara dalamRakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang digelar diBatam, Selasa (20/1). Topik yang dibahas pada dialog ini adalah 'Arah Kebijakan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Daerah'.
"Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, wali kota dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum. Pemerintah secara aktif menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, yakni kelompok Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses penjangkauan dilakukan melalui kolaborasi lintas pihak, mulai dari Kementerian Sosial melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dinas sosial daerah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah asesmen lapangan dilakukan, data calon siswa disampaikan kepada kepala daerah untuk diverifikasi sebelum diajukan ke Kementerian Sosial.
"Setelah tiga-tiganya setuju, hasil asesmen dinaikkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan baru disampaikan ke saya, akan kita pastikan sekali lagi. Kalau sudah benar semua datanya, saya tanda tangan. Resmilah dia jadi siswa Sekolah Rakyat," jelasnya.
Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Selain pendidikan gratis berkualitas, siswa juga memperoleh berbagai fasilitas pendukung seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak hanya itu, orang tua siswa turut dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi dan diarahkan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih agar dampak sosial program dirasakan secara menyeluruh oleh keluarga.
Oleh karena itu, Gus Ipul mengingatkan kepala daerah agar menjalankan proses penetapan siswa secara jujur dan profesional tanpa intervensi kepentingan tertentu.
"Jadi jangan ada serobotan-serobotan, jangan ada titip-titipan, jangan ada sogok-menyogok, jangan ada suap-menyuap, jangan ada permainan-permainan untuk memaksakan keluarga tertentu bisa sekolah di sekolah ini," tegasnya.
"Mari saya mengajak dengan segala hormat pada seluruh bupati untuk bersama-sama kita tindak lanjuti di lapangan," tambahnya.
Sebagai informasi, hingga 2025 sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi, dengan total 15.945 siswa yang didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Seiring berjalannya program rintisan, pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga mulai dilakukan pada 104 titik di berbagai wilayah Indonesia, sebagai upaya memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
(akd/ega)
