Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Polandia secara terbuka memberi sinyal terkait penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini terjadi saat Putin dilaporkan akan bertemu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Budapest, Hungaria.
Mengutip Newsweek, Selasa (21/10/2025), Wakil Perdana Menteri (PM) sekaligus Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, menegaskan kewajiban hukumnya untuk menangkap dan membawa Putin ke meja hijau. Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang mengeluarkan surat penangkapan untuk Putin.
"Saya tidak dapat menjamin bahwa pengadilan Polandia independen tidak akan memerintahkan pemerintah untuk mengawal pesawat tersebut turun guna menyerahkan tersangka ke pengadilan di Den Haag," tuturnya.
Seorang profesor hukum publik internasional, Marko Milanovic, mengonfirmasi kepada Newsweek bahwa ICC sebelumnya telah memutuskan bahwa kewajiban ini berlaku bahkan untuk kepala negara yang bukan penandatangan ICC seperti Putin.
"Jika Putin berada di wilayah Polandia, Polandia wajib menangkapnya," kata Milanovic.
Pekan lalu, Presiden Trump mengumumkan rencana pertemuan dengan Putin di ibu kota Hungaria, Budapest. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari jalan keluar dari perang Ukraina yang oleh Trump disebut "perang tanpa kemuliaan" (inglorious war).
Meski begitu, ICC telah mengeluarkan urat perintah penangkapan terhadap Putin pada tahun 2023. Lembaga itu menuduh pemimpin Kremlin tersebut secara ilegal mendeportasi ratusan anak Ukraina dari negara yang dilanda perang.
Meskipun Moskow tidak mengakui otoritas ICC dan menyebut surat perintah itu "keterlaluan dan tidak dapat diterima," negara-negara yang menandatangani Statuta Roma ICC, termasuk Polandia dan Hungaria, secara hukum wajib menangkap dan menyerahkan buronan yang ditemukan di wilayah mereka.
Jika Putin memilih terbang ke Hungaria, ia harus melewati wilayah udara anggota NATO atau penandatangan ICC. Budapest sendiri, yang tengah dalam proses menarik diri dari ICC, telah menyatakan akan memastikan Putin dapat memasuki negara yang tidak memiliki laut itu dengan aman dan kembali ke Rusia.
Rute yang paling langsung dan berisiko ke Hungaria akan melintasi Ukraina, sementara rute lain akan melewati Belarus, Polandia, dan Slovakia. Sebuah rute yang lebih rumit dan panjang akan membawa Putin melalui Turki dan negara-negara Balkan.
Di sisi lain, AS kemungkinan akan menekan negara-negara seperti Yunani, Montenegro, Makedonia Utara, dan Serbia, yang sebagian besar merupakan anggota NATO dan/atau penandatangan ICC, untuk mengizinkan perjalanan Putin. Meskipun demikian, masih belum jelas bagaimana surat perintah penangkapan berlaku untuk perjalanan melalui wilayah udara suatu negara.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Rusia Sebut NATO 'Gali Kuburan Sendiri', Kehancuran di Depan Mata
