Jakarta -
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Audiensi dilakukan agar sejumlah program di Kabupaten Bogor mendapatkan pengawasan dari aparat penegak hukum itu.
"Bahwa hari ini ada beberapa hal yang dibahas, tetapi poin pentingnya hari ini adalah kita membuka warna baru Kabupaten Bogor. Ada beberapa program strategis Pemerintah Kabupaten Bogor yang kami meminta secara langsung untuk mendapatkan pendampingan resmi dari KPK," kata Bupati Bogor, Rudy Susmanto kepada wartawan di Cibinong, Selasa (20/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu dilakukan karena pemerintahannya selama setahun berjalan kerap mendapatkan aduan dari masyarakat. Sebagai tindak lanjut aduan itu, dia meminta KPK langsung melakukan pengawasan.
"Jadi tidak perlu repot-repot membuat beberapa aduan, beberapa program-program strategis hari ini kita kolaborasikan bersama, meminta pendampingan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi," ucapnya.
Selain itu, pertemuan juga membahas terkait dengan alih fungsi lahan dan akan dilanjutkan dengan pertambangan. Salah satunya adalah pembebasan lahan proyek jalur khusus tambang di wilayah Bogor bagian barat.
"Salah satunya adalah pembebasan lahan jalan khusus angkutan tambang dan barang. Kedua, jalan Rancabungur-Leuwiliang. Lalu ketiga, nanti kita akan lihat lagi beberapa program-program yang lain," jelasnya.
Selain dengan KPK, pihaknya juga menggandeng aparat penegak hukum lain, seperti polisi dan jaksa. Diharapkan pemerintahan bisa bersih dari korupsi.
"Maka, pada saat didampingi, supaya langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," sebutnya.
"Jadi kita ingin menunjukkan bahwa inilah transparansi program dari Pemerintah Kabupaten Bogor, bahwa langkah-langkah yang akan kami ambil, kami berkolaborasi bersama-sama," tambah Rudy.
(rdh/dek)
