Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, hari ini.
Dalam arahannya, Wiyagus menekankan pentingnya kepemimpinan holistik bagi kepala daerah dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan. Menurutnya, kepala daerah perlu memiliki perspektif yang komprehensif dalam melihat persoalan, sekaligus mampu merumuskan kebijakan yang selaras dengan kepentingan daerah dan nasional.
Wiyagus menjelaskan KPPD menjadi forum untuk memperkuat kepemimpinan daerah, wawasan kebangsaan, serta kemampuan kepala daerah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan yang responsif dan inovatif sesuai kebutuhan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dukungan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu peserta memahami berbagai persoalan daerah secara lebih menyeluruh dengan berlandaskan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
"Nanti bapak-ibu sekalian akan mendapatkan materi-materi yang sungguh sangat luar biasa. Yang nantinya juga kita akan merasakan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, di tengah situasi geopolitik global yang sangat dinamis dan super cepat perubahannya," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/9/2026).
Wiyagus menambahkan, KPPD menjadi momentum bagi kepala daerah untuk keluar dari rutinitas pemerintahan dan memperluas perspektif dalam memahami lingkungan strategis. Hal ini penting agar kepala daerah semakin siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus menyesuaikan pelaksanaan pemerintahan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Di sisi lain, kepala daerah juga perlu memahami bagaimana menerjemahkan program Asta Cita beserta nilai-nilainya ke dalam kebijakan di daerah sehingga pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras.
"Kebijakan pusat ini tidak terputus hanya kebijakan pusat, tetapi juga harus linier dengan kebijakan daerah. Beberapa kepala daerah yang sudah memahami ini relatif tidak ada masalah," ungkapnya.
Wiyagus mengungkapkan berbagai langkah yang dilakukan Pemda, seperti meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja, merupakan bagian dari kontribusi daerah terhadap kepentingan nasional.
"Kepemimpinan daerah tidak cukup hanya bersifat administratif, ini juga sering diingatkan oleh Pak Mendagri, tetapi juga harus memiliki orientasi strategis, kemampuan antisipasi dan keberanian menghadirkan perubahan," tegasnya.
Wiyagus pun mengingatkan kepala daerah agar tidak melihat persoalan hanya dari kepentingan sektoral. Menurutnya, berbagai aspek ketahanan nasional, seperti demografi, geografi, dan sumber daya alam, saling berkaitan sehingga membutuhkan kolaborasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.
Untuk memastikan pembelajaran dalam KPPD memberikan dampak nyata, Wiyagus mendorong peserta membawa agenda perubahan yang jelas dan terukur sesuai kebutuhan daerah masing-masing.
"Harapan kita dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak dan Ibu yang mengikuti kursus ini bukan hanya memperoleh pengetahuan, kemudian dapat sertifikat, dipajang di ruangan, tetapi membawa gagasan, gagasan perubahan yang dapat diwujudkan dan menjadi kebijakan program yang nyata," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Andi Ony mengatakan KPPD bertujuan meningkatkan kapasitas pimpinan daerah yang visioner, adaptif, inovatif, serta berkarakter kebangsaan dalam menghadapi dinamika global.
"Sebagai output dari KPPD ini, setiap peserta diwajibkan untuk menyusun rencana aksi terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing, sehingga perlu rencana aksi kepala daerah untuk penyelesaian masalah tersebut," pungkasnya.
Sebagai informasi, peserta KPPD Angkatan IV Tahun 2026 berjumlah 23 orang, terdiri atas 18 bupati dan 5 wali kota. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lemhannas Erwin S. Aldedharma, Purnomo Yusgiantoro, tim Purnomo Yusgiantoro Centre, serta para kepala daerah peserta KPPD IV Tahun 2026.
(akd/ega)
