Waka MPR Dukung Warga Cianjur Sulap Sampah Jadi Gas Rumah Tangga

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno mendukung inisiatif warga Cianjur, Jawa Barat, untuk mengelola sampah jadi energi. Inisiatif ini dinilai bisa mendorong masifnya transisi energi di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Eddy saat bertemu dengan kelompok masyarakat pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Kawasan (TPSK) BBC di Kampung Babakan Cisarua, Desa Sindanglaya, Cianjur. TPSK BBC yang dipimpin oleh Harry Trijoko ini mengelola sampah menjadi biogas yang dialirkan ke rumah-rumah warga. Sampai saat ini di Kampung Babakan Cisarua, gas dari sampah sudah bisa dialirkan sampai ke 45 rumah.

Menurutnya, TPSK BBC menjadi contoh sukses model pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Lewat pemanfaatan reaktor biogas dan pengolahan ecobrick, warga tidak hanya mengurangi praktik pembakaran sampah hingga lebih dari 70 persen, tapi juga menghasilkan energi alternatif dan produk yang memiliki nilai ekonomi.

"Kita tidak sedang berbicara soal pengelolaan limbah semata, ini tentang bagaimana warga membangun masa depan mereka sendiri. Dari sampah, mereka menciptakan energi, menyuburkan tanah, bahkan menciptakan peluang usaha," kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (4/6/2025).

Menurutnya, semangat kolektif warga seperti ini perlu mendapatkan pengakuan dan dukungan dari negara.

"Saya mendukung penuh pengembangan inisiatif ini untuk diikuti kelompok masyarakat lain sebagai komitmen bersama untuk lingkungan yang lebih baik. Apalagi ini di Dapil saya Cianjur," jelasnya.

"Kalau satu komunitas bisa melakukan ini dengan sumber daya terbatas, bayangkan jika kita replikasi secara nasional dengan dukungan teknologi dan pendampingan dari pemerintah," sambungnya.

Dia menjelaskan program seperti TPSK juga berperan penting dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi lokal. Ecobrick yang dihasilkan dari limbah plastik dijual atau dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi skala kecil. Sementara gas hasil reaktor digunakan untuk memasak oleh warga sekitar.

"Model seperti ini menyentuh tiga aspek sekaligus: lingkungan, energi, dan ekonomi rakyat. Ini seharusnya jadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional," ungkapnya.

Eddy menambahkan bahwa MPR RI akan terus mendorong agar inisiatif warga seperti TPSK BBC masuk dalam kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan, baik melalui regulasi, insentif, maupun integrasi ke dalam program daerah.

"Kami akan fasilitasi dialog antara pemerintah pusat dan daerah agar inisiatif-inisiatif lokal ini tidak jalan sendiri. Negara harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai mitra masyarakat," tutupnya.

(prf/ega)