Jakarta -
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni akan melaporkan progres percepatan penetapan hutan adat kepada Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini, pihaknya telah membentuk tim dengan melibatkan akademisi hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Saya baru membentuk satu tim kerja percepatan penetapan hutan adat, ini tim sifatnya inklusif melibatkan akademisi UGM, ITB berbagai universitas, Universitas Cendrawasih, di dalam tim itu juga melibatkan LSM," kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Raja Juli menyebutkan, sejak 2016-2024, ada 322 ribu hektare hutan adat yang ditetapkan. Ke depan, pihaknya terus berupaya mempercepat kepastian hukum terhadap hutan adat di Indonesia. Ia mengungkap ada potensi 1,4 juta hektare hutan adat di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tujuannya ini Asta Cita ke delapan presiden yakni memperkuat harmoni antara pembangunan, alam, hutan, dan budaya, adat di situ, di mana saya berharap masih ada sekitar 1,4 juta (hektare) potensi hutan adat di Indonesia," ujarnya.
"Saya berharap pemberian kepastian hukum kepada hutan adat ini bisa berjalan dengan cepat. Karena saya percaya masyarakat adat yang mampu menjaga hutan dengan baik," lanjutnya.
Raja Juli yakin masyarakat lokal akan menjaga kelestarian hutan adat sehingga muncul keseimbangan lingkungan. Hal itu, menurut dia, terbukti saat dia berkunjung ke Kampung Adat Kuta di Ciamis yang sudah berdiri ratusan tahun namun tetap terjaga kelestariannya hingga kini.
"Saya berkunjung ke Kampung Adat Kuta di Ciamis kampung yang sudah berdiri ratusan tahun tapi mereka tetap dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan dan alam dengan baik. Saya kemarin masuk ke hutan, tidak boleh pakai sepatu, sangat luar biasa bisa mempertahankan hutan dengan baik, alam dengan baik, sehingga tidak pernah banjir, tidak pernah kekeringan, terbakar dan sebagainya," ucapnya.
(eva/whn)
