Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menyoroti pentingnya peningkatan kesiapsiagaan nasional di tengah krisis iklim. Menurutnya, berbagai pengalaman menghadapi bencana alam yang telah terjadi harus menjadi pembelajaran penanganan bencana.
"Saat ini, kita bukan lagi berhadapan dengan dampak perubahan iklim, tetapi sudah merupakan krisis iklim. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem harus menjadi antisipasi ke depan," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Hal tersebut disampaikan Rerie saat membuka diskusi daring bertema Mitigasi Dampak Cuaca Ekstrem di Awal Tahun 2026 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (21/1).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Arimbi Heroepoetri itu menghadirkan Plt. Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana /BNPB Pangarso Suryotomo, Direktur Meteorologi Penerbangan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika /BMKG Achadi Subarkah Raharjo, dan Dosen Geografi Lingkungan, Universitas Gadjah Mada Andung Bayu Sekaranom sebagai narasumber, serta Direktur Yayasan Skala Indonesia Trimalaningrum sebagai penanggap.
Menurut Rerie, sejumlah ancaman bencana pada tahun-tahun yang lalu sejatinya sudah dapat diprediksi oleh para pakar dan lembaga yang kompeten. Namun, sejumlah data yang diperoleh itu belum menjadi kepedulian masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mengelola data tersebut menjadi langkah dan rencana pencegahan bencana yang tepat.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat sejumlah langkah berdasarkan data tersebut, diharapkan mampu memitigasi bencana dengan baik. Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI mendorong agar prediksi BMKG yang dirilis secara periodik itu harus menjadi awal untuk mengantisipasi terjadinya bencana dan meminimalisir dampaknya yang merusak.
Menurutnya, upaya sosialisasi mitigasi bencana di sejumlah wilayah rawan, bantuan tanggap darurat, penyelamatan, sampai pemulihan dari dampak bencana dapat secara konsisten dilakukan, sebagai bagian upaya mewujudkan sistem perlindungan setiap warga negara dari ancaman bencana.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo mengungkapkan di awal 2026 terjadi 140 bencana alam di Indonesia yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Ia mengatakan acaman bencana tersebut dihadapi di hampir semua provinsi di Indonesia.
Pangarso mengingatkan agar para pemangku kepentingan di tanah air perlu mencermati pola perubahan iklim pada 10 tahun mendatang, agar mampu mengambil langkah antisipasi. Dalam upaya membangun kepedulian terhadap ancaman bencana, BNPB aktif mengajak partisipasi masyarakat untuk mengenali risiko-risiko bencana.
Ia menjelaskan Melalui program pembentukan Desa Tangguh Bencana, BNPB mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Karena, Pangarso menegaskan, masyarakat di tingkat lokal merupakan kelompok yang terdampak langsung bila terjadi bencana.
Saat ini, ia menambahkan sudah dibentuk 6.150 Desa Tangguh Bencana di 20 provinsi di Indonesia.
Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG, Achadi Subarkah Raharjo mengungkapkan bencana hidrometeorologi itu dipicu oleh cuaca ekstrem. Menurutnya, bencana hidrometeorologi di tanah air dalam 16 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat.
Kecenderungan yang sama, tambah dia, diperkirakan akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Achadi berpendapat, sejatinya potensi bencana di tanah air itu berpola sehingga seharusnya bisa dilakukan langkah-langkah antisipasi.
Ia mengatakan Sejumlah faktor pemicu cuaca ekstrem di Indonesia, antara lain monsun dan fenomena La Nina yang terjadi di Nusantara.
Di sisi lain, Dosen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada Andung Bayu Sekaranom berpendapat cuaca ekstrem merupakan bagian dari proses meteorologi yang sulit diantisipasi. Karena itu, tambah Andung, proses mitigasinya dilakukan melalui proses hidrologi, bagaimana manusia mampu mengendalikan aliran air.
Menurutnya, perubahan iklim tidak hanya menyebabkan siklon yang lebih besar, tetapi juga hujan yang semakin lebat. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang tepat dalam mengantisipasinya.
Andung menjelaskan langkah anticipatory action merupakan pendekatan pengelolaan bencana dengan melakukan tindakan dini sebelum bencana terjadi atau dampak yang memburuk. Antisipasi bencana itu dilakukan sebelum bencana terjadi dan pendanaannya harus disiapkan sebelum bencana terjadi.
Lebih lanjut, Direktur Yayasan Skala Indonesia Trimalaningrum berpendapat cuaca ekstrem menjadi bencana ketika masyarakat tidak punya kapasitas untuk menghadapi, merespons, dan pulih.
Trimalaningrum mengatakan sistem peringatan dini yang diproduksi BMKG semakin kuat. Ia menambahkan, namun masih menghadapi tantangan dalam pemahaman, distribusi, dan respons masyarakat.
Ia juga menyampaikan informasi cuaca yang disajikan harus mudah dipahami. Trimalaningrum menilai upaya BNPB dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana menghadapi tantangan dalam implementasi di daerah.
"Saya prihatin bila mendengar anggaran kesiapsiagaan BNPB itu nol. Karena membangun kesiapsiagaan bencana itu penting," tutur Trimalaningrum.
(akd/ega)
