Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kepercayaan pengusaha kepada Pemprov DKI Jakarta membuat sejumlah proyek strategis dapat dibangun tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengatakan berbagai proyek yang kini berjalan dibiayai melalui skema creative financing, seperti koefisien luas bangunan (KLB) dan kerja sama dengan pihak swasta.
"Banyak orang yang menanyakan ke saya, 'Kenapa kok KLB bisa?' Ya karena ada trust. Karena ada kepercayaan dari para pelaku bisnis," kata Pramono dalam acara silaturahmi DPRD DKI Jakarta bersama anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan DKI Jakarta, Kamis (30/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Pramono, kepercayaan tersebut membuat Pemprov DKI mampu mengajak pihak swasta membiayai sejumlah proyek ruang publik dan infrastruktur tanpa menggunakan APBD. Ia mencontohkan revitalisasi Taman Semanggi yang menelan anggaran sekitar Rp 135 miliar. Proyek itu, kata dia, sepenuhnya dibiayai oleh mitra swasta.
"Contohnya Semanggi. Namanya tetap Taman Semanggi, hanya ditambah by nama perusahaan. Dengan begitu saja itu sudah bayar Rp 135 miliar dan akan mengubah wajah Taman Semanggi," ujarnya.
Selain itu, Pramono menyebut pembangunan terowongan pejalan kaki yang menghubungkan kawasan Bundaran HI dengan jaringan MRT juga dilakukan tanpa menggunakan APBD. Begitu pula pembangunan jalur pedestrian tapak di kawasan Dukuh Atas yang akan mengintegrasikan enam moda transportasi, yakni LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, kereta bandara, Transjakarta BRT, dan layanan TransJakarta.
Proyek senilai sekitar Rp 350 miliar tersebut juga dibiayai di luar APBD. Pramono menjelaskan strategi pendanaan alternatif itu ditempuh agar APBD dapat difokuskan untuk membiayai program-program yang langsung menyentuh masyarakat.
"APBD-nya untuk apa? Untuk KJP, KJMU, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial," ucapnya.
Ia menambahkan, skema creative financing juga diterapkan melalui pemberian hak penamaan (naming rights) pada sejumlah fasilitas publik, termasuk halte TransJakarta. Menurutnya, langkah itu sekaligus mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah.
"Maka kalau diperhatikan, sekarang ini hampir semua halte ada namanya. Begitu halte ada namanya, apakah Cimory atau apa pun, ada pajak bagi Pemda DKI Jakarta," tuturnya.
Pramono menegaskan pendekatan tersebut menjadi salah satu cara Pemprov DKI tetap menjaga laju pembangunan di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, termasuk pemotongan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 15 triliun.
(bel/eva)
